Share This

Pengamat : Piala Kemerdekaan Harus Tetap Jalan

Menurut Budiarto, penyelenggaraan Piala Kemerdekaan menjadi pembuktian keseriusan pemerintah untuk menggelar pertandingan yang bersih dari mafia judi bola.

BERITA , OLAHRAGA

Senin, 06 Jul 2015 19:39 WIB

Indonesia Super League ISL. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pengamat sepakbola Budiarto Shambazy menilai, Piala Kemerdekaan harus tetap digelar tanpa perlu tergantung keikutsertaan klub besar peserta ISL (Liga Super Indonesia). Menurut Budiarto, penyelenggaraan Piala Kemerdekaan menjadi pembuktian keseriusan pemerintah untuk menggelar pertandingan yang bersih dari mafia judi bola. Namun, ia menyarankan pemerintah tetap perlu merangkul klub-klub besar ISL untuk turut bergabung dalam turnamen tersebut.

"Kalo (yang ikut) cuma 6 atau 7 klub tidak apa-apa. Penonton sepi juga tidak apa-apa. Ini perlu dilakukan untuk bukti ke masyarakat bahwa kita serius untuk menyelenggarakan kompetisi yang bersih dan paling penting serius mengakhiri mafia sepakbola selama ini. Ajak mereka (klub besar) ikut turnamen yang sportif, bersih dari mafia judi taruhan, dan serius untuk membela masing-masing klub. Itu aja, " ujar Budiarto, Senin (6/7/2015)

Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Tim Transisi akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan mulai 1 Agustus 2015. Menpora Imam Nahrawi menjelaskan, Piala Kemerdekaan menunjukkan pemerintah tak ingin turnamen maupun kompetisi sepak bola berhenti. Namun sejauh ini hanya klub-klub kecil saja yang meminati pertandingan ini. Sementara, PSSI melarang anggotanya mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan 2015. PSSI menilai turnamen tersebut tidak dikenal dan sudah pasti tidak mendapat otorisasi PSSI. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.