Share This

21 Tim Ramaikan Piala Kemerdekaan

Sebanyak 21 klub dari 28 klub divisi utama dipastikan ikut bertanding dalam Piala Kemerdekaan, kuota itu diberikan kepada klub Liga Super Indonesia (ISL).

BERITA , OLAHRAGA

Jumat, 03 Jul 2015 17:45 WIB

Ilustrasi pertandingan sepak bola. Foto: Antara

Ilustrasi pertandingan sepak bola. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Sebanyak 21 klub dari 28 klub divisi utama dipastikan ikut bertanding dalam Piala Kemerdekaan. Anggota Tim Transisi Kemenpora, Zuhairi Misrawi menyatakan kuota tersebut diberikan kepada klub Liga Super Indonesia (ISL) yang ingin turut bertanding. Tim masih mengunggu konfirmasi dari beberapa klub Liga Super Indonesia (ISL) pada pekan depan.

"Ini tim divisi utama ya. PSMS Medan, Persepa Madura United, Persigo Gorontalo, Kalteng Putra, Martapura FC, Persifa Fakfak (dll). Kami masih menunggu konfirmasi (tim ISL). Nanti kami sampaikan ke publik atas arah keputusan dari tim divisi utama menyepakati jikalau ada tim ISL yang ingin ikut maka akan kami akomodasi. Surat undangan baru mau dikirim minggu depan baru setelah itu akan kami sampaikan," kata Zuhairi Misrawi, Jumat (3/7/2015).

Sebelumnya, Piala Kemerdekaan yang sedianya akan digelar pada 24 Juli 2015 diundur 1 Agustus 2015 berdasarkan permintaan klub-klub peserta.

Piala Kemerdekaan digelar untuk menggairahkan kembali persepakbolaan tanah air. Seluruh dana untuk turnamen ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun dari beberapa sponsor. 

Editor: Malika


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.