KBR, Jakarta - Permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal pencabutan
pembekuan PSSI dinilai memicu keretakan di pemerintahan. Pengamat sepak
bola, Budiarto Shambazy mengatakan, seharusnya JK mengikuti instruksi
presiden yang mendukung pembekuan PSSI. Bila tidak setuju dengan
instruksi Jokowi, menurut Budiarto sebaiknya JK menyampaikan langsung
kepada Jokowi secara tertutup.
"Seharusnya
internal saja.Publik jadi bingung karena banyak yang mendukung
pembekuan PSSI. Kita sudah lelah dengan ulah PSSI yang minim prestasi
dan di liga pun penuh dengan mafia. Ini Wapres kok malah nyelonong
saja," kata Budiarto Shambazy kepada KBR, Selasa (26/5/2015).
Budiarto Shambazy yakin
presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla.
Menurutnya, pembekuan PSSI adalah langkah tepat membenahi sepak bola
nasional. Kemarin jusuf Kalla bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olah
Raga Imam Nahrawi. JK meminta SK pembekuan PSSI dicabut. Namun hingga
kini permintaan tersebut belum ditanggapi Jokowi.
Pengamat : JK Perkeruh Kisruh PSSI
Budiarto Shambazy yakin presiden Joko Widodo tidak akan menuruti permintaan Jusuf Kalla.

Peresmian ISL 2015 Kapten Persija Jakarta, Bambang Pamungkas (memegang bola) bersama perwakilan 18 klub peserta Indonesia Super League (ISL) berpose, Sabtu (14/2/2015). Foto: Antara
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - OLAHRAGA
Rusuh Laga PSIM VS Persis, Ini Penjelasan Kapolresta Solo
"Sudah kita sampaikan juga ke grup dari Pasopati maupun suporter lainnya. Kita juga sudah antisipasi untuk suporter yang berangkat sendiri-sendiri."
Suporter Indonesia Rusuh, PSSI Tak Perlu Tunggu FIFA Beri Sanksi
Menurut Kode Disiplin PSSI, tingkah laku buruk penonton adalah tanggung jawab klub tuan rumah, badan pengawas atau pelaksana pertandingan.
Panitia Targetkan Ratusan Peserta 'Bersepeda di Jantung Borneo III'
bersepeda di jantung borneo merupakan wadah bagi antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepeda di Indonesia dan dunia, sekaligus wadah baru menemukan bakat-bakat baru yang dimiliki Indonesia
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN
Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme