Share This

Persib: KLB PSSI Baiknya Digelar Usai Korupsi La Nyala Inkrah

Manajer PErsib Bandung, Umuh Muchtar menganggap La Nyala perlu diberi waktu untuk membuktikan tak bersalah di Pengadilan.

BERITA , OLAHRAGA

Kamis, 17 Mar 2016 15:03 WIB

Komisaris PT. PBB Kuswara S Taryono (kiri) memberikan tumpeng kepada pelatih Persib Bandung Dejan Antonic pada perayaan HUT ke-83 Persib Bandung, di Bandung, Jawa Barat, Senin (14/3). Foto ANTARA

KBR, Jakarta - Manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar menyarankan agar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI digelar usai perkara korupsi yang menyeret Ketua federasi sepakbola nasional, La Nyala Matalitti berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, La Nyala perlu diberi waktu untuk membuktikan tak bersalah di Pengadilan.

"Kalau sudah jelas, penetapan tersangkanya benar dan selesai. Ada sidang dan segala macam dan berapa tahun vonisnya. Barulah KLB," jelasnya saat dihubungi KBR, Kamis, 17 Maret 2016.

Meski begitu, menurut Umuh, sejumlah klub mendesak agar KLB segera digelar. "Saya tidak bisa mengatakan siapa-siapa saja. Dari sebelum La Nyalla, sudah ada beberapa klub dari 49 perwakilan klub yang bertemu di Ciamis beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Sebelumnya, La Nyala ditetapkan tersangka korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Namun ia menegaskan tidak akan meletakan jabatan Ketua PSSI. Sesuai statuta FIFA, ia mengklaim, seseorang mundur dari kursi organisasi sepakbola setelah ditetapkan sebagai terpidana. Ia juga berencana mengajukan gugatan praperadilan, karena merasa menjadi korban kriminalisasi.

Editor: Damar Fery Ardiyan

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.