Share This

Pengamat: BOPI Layak Dibubarkan

Tugas BOPI, ada pada Kemenpora

BERITA , OLAHRAGA

Sabtu, 30 Jan 2016 19:34 WIB

Logo BOPI (Foto: twitter @bopi_ipsa)

KBR, Jakarta- Pengamat Sepakbola, Ario Yosia menilai rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang akan membubarkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) realistis. Pasalnya, kata dia, tugas pokok dan fungsi Tupoksi BOPI sudah diwakilkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora.

"Justru disini ironinya. BOPI ini secara fungsi kerja memiliki banyak kesamaan dengan banyak lembaga struktural dibawah kemenpora," ujar dia saat dihubungi KBR, Sabtu (01/30).

Ario menambahkan, jika memang perlu dibuat lembaga untuk mengawasi dan mengontrol pesepakbolaan, maka lembaga itu tugasnya tidak boleh sama dengan para staf dan dirjen di Kemenpora. Semisal soal pengawasan verifikasi klub. Lembaga pengawas sebaiknya berasal dari penyelenggara liga yang secara struktural ada di bawah PSSI dan tahu kondisi lapangan sebenarnya. 

Sebelumnya Kemenpan RB berencana merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan. Salah satu yang terdampak adalah BOPI. Sementara Kemenpora beranggapan BOPI dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah soal Penyelenggaraan Keolahragaan. Juru bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan BOPI berperan penting, salah satunya, untuk memverifikasi klub liga Indonesia agar sesuai aturan FIFA dan PSSI. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.