Wabah PMK di Berbagai Daerah, Kementan: Penyediaan 4 Juta Vaksin Gratis Sedang Proses

Pemerintah provinsi pun sekarang sedang mengusahakan bagaimana vaksin masih bisa dibiayai pemerintah.

KBR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru memproses penyediaan vaksin gratis 4 juta dosis untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Padahal, penyakit itu sudah merebak di banyak daerah.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Imron Suandy mengatakan jutaan vaksin dari pemerintah itu akan didistribusikan ke berbagai daerah.

"Dalam waktu dekat Kementan memproses penyediaan kebutuhan vaksin sebanyak 4 juta dosis untuk pelaksanaan Bulan Vaksinasi yang akan dilaksanakan secara serentak di beberapa provinsi, dengan total sebanyak 26 provinsi menjadi target untuk distribusi vaksin, dengan memperhatikan laporan peningkatan kejadian saat ini dan juga bagi provinsi yang pernah melaporkan kasus di sepanjang tahun 2024," kata Imron melalui keterangan tertulis kepada KBR, Kamis (9/1/2025).

Empat juta dosis vaksin gratis itu digunakan untuk pelaksanaan Bulan Vaksinasi secara serentak di 26 provinsi. Pemberian vaksin diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan peningkatan jumlah kasus, berdasarkan usulan dari tiap provinsi.

Vaksin didistribusikan secara bertahap dalam dua periode yakni Januari-Februari dan Juli-Agustus.

Imron mengeklaim, Kementan sebetulnya sudah mengantisipasi merebaknya PMK sejak Desember tahun lalu. Kementan kata dia, sudah berkoordinasi dengan para kepala dinas di tingkat daerah untuk mengantisipasi peningkatan kasus PMK.

Pada akhir Desember, dia mengeklaim Kementan telah memberikan bantuan hibah 50.000 dosis vaksin PMK ke tujuh provinsi di Jawa dan Lampung.

"Berikut juga kebutuhan obat, vitamin dan desinfektan serta spuit untuk melakukan upaya respons cepat baik vaksinasi ternak yang sehat, pengobatan pada ternak yang terinfeksi, dan penyemprotan disinfeksi di kandang tertular serta pasar hewan," ujarnya.

Di awal Januari, Kementan mendorong daerah aktif menggelar pelaksanaan vaksinasi PMK, namun secara mandiri.

Dorongan supaya peternak vaksinasi mandiri juga disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat berkunjung ke Banyuwangi, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan tidak semua ternak sapi akan mendapatkan jatah vaksin dari pemerintah.

Dia berharap masyarakat membeli vaksin mandiri dengan harga Rp17 ribu hingga Rp25 ribu per dosis.

"Sapi perah di Indonesia ada sekitar 500 ribu, insyaAllah kalau sapi perah hampIr semua sudah divaksin tinggal kami mendorong sapi pedaging. Kalau sapi pedaging yang ada di perusahan- perusahan secara mandiri sudah ada pengadaan vaksinasinya. Hanya kami ingin lebih ke vaksinasi ke peternak-peternak petani- petani rakyat yang disimpan di rumah, di kelompok–kelompok itu yang kami secara waspada kami ingin meminitor dari hari ke hari," ujar Sudaryono di Banyuwangi, Minggu (5/1/2025).

Kementan mengeklaim telah menyiapkan peta sebaran risiko untuk membantu pelaksanaan vaksinasi di setiap daerah sasaran.

Baca juga: Hadapi Wabah PMK, Kementan Siapkan 4 Juta Dosis Vaksin

Vaksin Kosong

Tidak adanya bantuan vaksin gratis dari pemerintah dikeluhkan sejumlah peternak di daerah. Apalagi saat ini kasus PMK makin merebak.

Di Kabupaten Aceh Utara misalnya, vaksin PMK tak ada sejak setahun terakhir. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Aceh Utara Cut Teti mengatakan sudah mengusulkan bantuan vaksin ke pemerintah pusat.

Imbas kosongnya vaksin, puluhan sapi di Aceh Utara terserang PMK.

Masalah kosongnya vaksin PMK juga terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Kepala Dinas Peternakan Situbondo Achmad Junaidi mengatakan hingga pekan ke dua bulan ini, sudah ada 210 ekor yang terjangkit PMK. Dari jumlah itu, 43 ekor mati.

"Pemerintah provinsi pun sekarang sedang mengusahakan bagaimana vaksin masih bisa dibiayai pemerintah. Pemerintah kabupaten juga masih berusaha juga bagaimana menganggarkan vaksin ini dari pemerintah. Tetapi sebelum itu turun, dianjurkan masyarakat bisa melakukan vaksin mandiri, karena tidak semua peternak bisa melakukan vaksin mandiri, karena tidak semua peternak juga mampu," ujar Achmad Junaidi, Rabu (8/1/2025).

Baca juga: Wabah PMK Menyerang Dua Ribu Ternak di Jawa Tengah

Sulitnya akses vaksin membuat peternak sapi di Jombang, Jawa Timur, membuat ramuan herbal. Subianto, warga Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto, membuat obat dari beberapa bahan herbal untuk mengobati sapinya yang sakit lantaran tak ada bantuan vaksinasi dari pemerintah.

Ramuan itu dibuat dari campuran jeruk nipis, cuka makan, garam dan air. Cairan itu ia sempotkan pada bagian mulut sapu terluka seperti sedang sariawan.

Hasilnya, tujuh ekor sapinya yang sakit dengan gejala mirip PMK mulai membaik.

"Untuk mulutnya dikasih jeruk nipis, cuka makanan, garam, air, saya semprotkan.

Dia mengaku mendapat ramuan itu dari kerabatnya sesama peternak.

"Tahun lalu dari teman di daerah Magetan saya coba. Yang lama kalau kaki ada luka itu yang lama. Vaksin dari pemerintah gak ada, beli harus bayar, beli sendiri, kalau teman saya pernah beli satu botol harganya Rp850 ribu itu untuk 22 ekor sapi," ungkapnya, Kamis (9/1/2025) sore.

Tak Ada Bantuan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember Andi Prastowo mengatakan tidak ada lagi bantuan vaksin PMK dari pusat.

Ini berdasarkan surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan tanggal 4 Desember 2024.

"Saya juga heran dengan pemerintah pusat. Saya tahu fokusnya memang tanaman pangan, terutama padi. Tapi kenapa tidak ada keseimbangan sama sekali, tidak ada program sama sekali untuk mendukung pengembangan sapi,” kata Andi Prastowo, Selasa (17/12/2024), dikutip dari situs Kementan.

Penanganan atau pengadaan vaksin PMK akhirnya dibiayai pemda provinsi, kabupaten kota, pembiayaan mandiri, dan atau sumber pembiayaan lain yang sesuai aturan.

Pemerintah Tak Becus

Pemerintah dinilai gagal menangani wabah PMK. Penyebaran PMK tidak diantisipasi sehingga merebak di banyak daerah, mengakibatkan hewan-hewan ternak mati. Padahal Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada 1990.

Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, Johan Rosihan menyalahkan pemerintah karena tak becus dalam penyediaan vaksin PMK.

"Pemerintah perlu memastikan ketersediaan vaksin yang memadai, distribusi yang tepat sasaran, dan pelaksanaan vaksin yang cepat dan efisien. Selain itu pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk mendukung program vaksinasi massal. Menyediakan kompensasi bagi peternak yang terdampak dan meningkatkan pengawasan biosecurity di wilayah-wilayah rawan," kata Johan kepada KBR, Kamis (9/1/2025).

Anggota DPR dari Fraksi PKS itu juga ragu pemerintah mampu menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK seperti yang dijanjikan. Sebab, tidak ada anggaran vaksin PMK di APBN 2025.

Jika pun benar akan ada 4 juta dosis vaksin, menurut Johan, jumlah itu terlalu sedikit dibandingkan populasi hewan ternak yang berisiko tertular PMK.

Hewan ternak yang rentan terinfeksi virus PMK adalah hewan berkuku genap atau belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan rusa.

Masalah penyediaan dan penyaluran vaksin PMK juga disorot Pakar Peternakan sekaligus Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf.

Kata dia, distribusi vaksin PMK belum optimal untuk mencegah penyebaran wabah. Sebab, biaya operasional untuk menggelar vaksinasi di daerah sangat minim.

"Nah soal vaksinasi itu yang saya tahu bahwa kawan-kawan ini (di Jabar) dapat yang gratis, dapat semua. Dalam artian penyebarannya kita kan belum tahu, dulu juga kan dapat vaksin semua di provinsi itu, tapi kan enggak sampai disuntikan karena nggak ada biaya operasionalnya, yang saya katakan nggak ada BOP di daerahnya," kata Rochadi kepada KBR, Kamis (9/1/2025).

Rochadi menduga, ketiadaan biaya vaksinasi PMK menjadi penyebab kasus kembali merebak.

"Nah apakah sekarang BOP-nya itu sudah ada? Ya mudah-mudahan sih sudah ada, karena saya yakin juga di daerah juga sekarang belum ada. Karena apa? karena semua tertarik oleh dana-dana yang harus masuk ke MBG (makan bergizi gratis), ini yang kita khawatirkan. Jadi semua ditarik ke biaya MBG, nah kejadian ini menyita dana lagi kan," kata Rochadi.

Untuk mencegah penularan makin meluas, dia mendorong vaksinasi dilakukan secara berkala.