NUSANTARA
Isu Kader Muhammadiyah Jadi Menteri Pendidikan, Haedar: Hak Prerogatif Prabowo
"Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober seluruhnya hak prerogatif presiden."
AUTHOR / Ken Fitriani
-
EDITOR / R. Fadli
KBR, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir merespons rumor yang menyebutkan, kader Muhammadiyah bakal ada yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet "Prabowo-Gibran".
Menurut Haedar, semua pihak sebaiknya tidak mendahului Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang memiliki hak prerogatif memilih menteri.
"Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober seluruhnya hak prerogatif presiden. Kita hargai, kita hormati, " katanya saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jum'at (4/10/2024).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengingatkan kepada siapa saja yang nantinya bakal menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, agar mengembangkan Indonesia Raya secara fisik dan raga.
Haedar juga menilai, Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan sosok yang sangat menguasai peta Indonesia dan peta kekuatan masyarakat, sehingga dalam menunjuk menteri pastilah berdasarkan pilihan terbaik.
Baca juga:
Soal Jumlah 44 Kementerian, Jokowi: Tanyakan ke Presiden Terpilih
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!