KBR, Jakarta - Masih ingat dengan program kiriman buku gratis ke pelosok negeri pada Hari Buku Nasional 17 Mei tahun lalu?
Sayangnya, program itu terancam dihentikan.
Itulah yang mendorong sebuah jaringan relawan peduli literasi, Pustaka Bergerak menggagas petisi "Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy) Terhenti?" di laman change.org.
Hingga Kamis (15/11/2018), sudah lebih dari 4.400 orang menandatangani petisi yang ditujukan pada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petisi ini demi mendesak program pengiriman buku gratis oleh PT Pos Indonesia terus berjalan.
Kenapa program ini tak boleh berhenti?
Menurut Penggagas Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, pengiriman buku gratis sangat membantu masyarakat khususnya di daerah terpencil yang terkendala akses buku dan sumber bacaan bermutu didaerahnya.
"Mimpi mereka untuk dulu bikin perpustakaan itu sekarang bisa mereka wujudkan di kampungnya. Partisipasi warga meningkat, orang-orang berlomba-lomba berorganisasi untuk membentuk gerakan saling bantu agar anak-anak yang kurang beruntung dari segi bacaan dan pengetahuan bisa menjadi lebih baik," ujar Nirwan dalam perbincangan di 'KBR Pagi', Kamis (15/11/2018).
Meskipun pengiriman buku gratis ini adalah amanat Presiden Joko Widodo ketika menyambut Hari Buku Nasional 17 Mei tahun lalu, sayangnya, dalam pelaksanaan tidaklah semulus yang diharapkan. PT. Pos kini kesulitan anggaran hingga program pengiriman buku gratis itu dihentikan sementara. Sudah lebih dari 280 ton buku disebarkan ke berbagai penjuru dengan total anggaran yang dihabiskan PT. Pos mencapai Rp13 miliar lebih. Namun, biaya yang dikeluarkan sudah melebihi plafon tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Pos. Bahkan ada kemungkinan perusahaan BUMN ini merugi ketika diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Nirwan menyayangkan hal tersebut. Masalahnya, kata dia, ada di aturan yang terlalu berbelit-belit.
"Rupanya birokrasi dibawahnya tidak sesigap presiden. Pertanggungjawabannya ada dua. Pertama, pertanggungjawaban legal, kedua soal keuangan. Aturan penyaluran bantuan CSR ini ruwet, ya mungkin karena gerakan ini gerakan baru, skalanya besar tidak diantisipasi oleh birokrasi dan aturan yang ada sekarang sehingga mereka keteteran mengejar partisipasi masyarakat yang besar ini,"
Selain mendorong hidupnya program tersebut lewat petisi, Pustaka Bergerak mencoba upaya lain.
"Kita tetap berharap Kementerian BUMN membantu PT Pos sekalipun tidak untuk seterusnya bantu pengiriman hingga Desember 2018, misalnya. Kami coba kerjasama dengan jaringan kargo diluar PT. Pos, kawan-kawan kargo swasta di provinsi tertentu. Jadi misalnya ada kawan kita di Lampung atau di Sumatera Utara tetap bisa mengirim gratis tapi untuk wilayah provinsinya sendiri," kata Nirwan.
"Habis mau gimana lagi. Kita harus menerima semua cobaan ini dengan hati yang ikhlas," kata Marni, korban banjir yang kini terpaksa tinggal di pengungsian.
"Kita akan selesaikan Pilpres dulu. Makanya kalau sekiranya ada permohonan Pilpres nanti, 28 Juni 2019 itu MK sudah selesai memutus perselisihan hasil Pilpres," ujar Fajar Laksono kepada KBR.
"Para pihak atau siapa saja yang merasa tidak menerima keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan atau pengaduan sengketa pada MK"
Agar tidak terlalu minim sehingga menarik perhatian kaum pria.
"Tidak diperbolehkan karena dampaknya berseberangan dengan syariah," 
"Ini problem memang dari awal dia diadukan karena melakukan perbuatan 'menyimpang'," kata Ma'ruf Bajammal saat ditemui KBR di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (20/5).
"Imbauannya tentu agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif yang dilontarkan oleh berbagai kalangan, yang bertujuan untuk mengadu domba,."
Polisi menyita empat bom molotov dari warga yang akan berangkat menuju Jakarta
"Sepanjang yang saya tahu, bahwa secara keamanan, saya yakin TNI/Polri bisa melihat dan memberikan hal-hal yang seharusnya dilakukan," ujar Fritz Edward Siregar ditemui KBR di KPU RI, Jakarta, (19/5).
“Potensi serangan di situ kan karena masih banyak juga yang belum tertangkap nah ini masih potensi untuk melakukan serangan," 
"Menjadi dasar untuk Pemecatan Dengan Tidak Hormat karena yang bersangkutan melakukan disorientasi seksual dan ada korbannya," kata Dedi Prasetyo, juru bicara Mabes Polri kepada KBR (16/5).
"Jadi tidak boleh dipecat, tidak boleh diberhentikan, atau kemudian tidak boleh diturunkan jabatannya segala macam hanya karena perbedaan orientasi seksual," ujar Beka Ulung Hapsara kepada KBR (16/5).
""Kita sudah buat tim untuk melacak seluruh penjuru tadi malam. Tapi sekarang belum ada jawabannya,","
"Artinya tidak dibenarkan untuk mengintervensi suatu hal itu, orientasi seksual seseorang dipaksakan untuk dilarang," ujar Ma'ruf Bajammal kepada KBR (16/5)
Selain bakso, tim juga menemukan makanan yang positif mengandung Rhodamin B atau pewarna tekstil
Pemeriksaan akan difokuskan di ruang kedatangan dengan target utamanya penumpang yang datang dari Singapura
“Suara sah pemilihan presiden 2.804.934. Dan yang tidak sah, 83.326,”
"Tadi ada rekomendasi dari Bawaslu ada pencocokan di kecamatan Batumarmar dan kecamatan Waru"
“Kita akan tetap turun aksi, tidak akan ikut acara yang kami anggap menina-bobokan kaum buruh ini,” tegas Willy, Ketua FSPMI Sumut.