KBR, Jakarta - Masih ingat dengan program kiriman buku gratis ke pelosok negeri pada Hari Buku Nasional 17 Mei tahun lalu?
Sayangnya, program itu terancam dihentikan.
Itulah yang mendorong sebuah jaringan relawan peduli literasi, Pustaka Bergerak menggagas petisi "Pengiriman Buku Gratis (Free Cargo Literacy) Terhenti?" di laman change.org.
Hingga Kamis (15/11/2018), sudah lebih dari 4.400 orang menandatangani petisi yang ditujukan pada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petisi ini demi mendesak program pengiriman buku gratis oleh PT Pos Indonesia terus berjalan.
Kenapa program ini tak boleh berhenti?
Menurut Penggagas Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, pengiriman buku gratis sangat membantu masyarakat khususnya di daerah terpencil yang terkendala akses buku dan sumber bacaan bermutu didaerahnya.
"Mimpi mereka untuk dulu bikin perpustakaan itu sekarang bisa mereka wujudkan di kampungnya. Partisipasi warga meningkat, orang-orang berlomba-lomba berorganisasi untuk membentuk gerakan saling bantu agar anak-anak yang kurang beruntung dari segi bacaan dan pengetahuan bisa menjadi lebih baik," ujar Nirwan dalam perbincangan di 'KBR Pagi', Kamis (15/11/2018).
Meskipun pengiriman buku gratis ini adalah amanat Presiden Joko Widodo ketika menyambut Hari Buku Nasional 17 Mei tahun lalu, sayangnya, dalam pelaksanaan tidaklah semulus yang diharapkan. PT. Pos kini kesulitan anggaran hingga program pengiriman buku gratis itu dihentikan sementara. Sudah lebih dari 280 ton buku disebarkan ke berbagai penjuru dengan total anggaran yang dihabiskan PT. Pos mencapai Rp13 miliar lebih. Namun, biaya yang dikeluarkan sudah melebihi plafon tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Pos. Bahkan ada kemungkinan perusahaan BUMN ini merugi ketika diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .
Nirwan menyayangkan hal tersebut. Masalahnya, kata dia, ada di aturan yang terlalu berbelit-belit.
"Rupanya birokrasi dibawahnya tidak sesigap presiden. Pertanggungjawabannya ada dua. Pertama, pertanggungjawaban legal, kedua soal keuangan. Aturan penyaluran bantuan CSR ini ruwet, ya mungkin karena gerakan ini gerakan baru, skalanya besar tidak diantisipasi oleh birokrasi dan aturan yang ada sekarang sehingga mereka keteteran mengejar partisipasi masyarakat yang besar ini,"
Selain mendorong hidupnya program tersebut lewat petisi, Pustaka Bergerak mencoba upaya lain.
"Kita tetap berharap Kementerian BUMN membantu PT Pos sekalipun tidak untuk seterusnya bantu pengiriman hingga Desember 2018, misalnya. Kami coba kerjasama dengan jaringan kargo diluar PT. Pos, kawan-kawan kargo swasta di provinsi tertentu. Jadi misalnya ada kawan kita di Lampung atau di Sumatera Utara tetap bisa mengirim gratis tapi untuk wilayah provinsinya sendiri," kata Nirwan.
"Sebanyak 18.046 KK/59.917 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian muka air rata-rata 10-200 sentimeter."
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
"Pasien satunya lagi rujukan dari RS Borromeus Bandung, tidak melalui IGD karena saat datang kondisinya sudah memburuk."
"Pemerintah jangan ketika ada korban berbondong-bondong melakukan reklamasi dan pemantauan di Galian C, tapi prosedur dan reklamasi harus dilakukan sebelum adanya korban."
“Kita mengedepankan preemtif dan prefentif, mudah-mudahan itu bisa kita gelorakan diimbangi dengan operasi rutin" 
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
"Kalau kita melakukan seperti apa yang biasa kita lakukan, maka butuh waktu 20 tahun untuk menuntaskannya."
"Bagaimana langkah konkret Chevron menyelesaikan itu, mengingat waktu selesai kontrak kerja sama sudah semakin dekat.”
"Total korban jiwa meninggal dunia yang sudah ditemukan seluruhnya 10 orang."
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 