Dipimpin Gus Sholah, Puluhan Ulama Bentuk Komite Khittah NU

"Tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu ada dalam anggaran dasar. "

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 15 Nov 2018 14:20 WIB

Author

Muji Lestari

Dipimpin Gus Sholah, Puluhan Ulama Bentuk Komite Khittah NU

Nahdatul Ulama

KBR, Jombang- Puluhan ulama Nahdliyin sepakat membentuk Komite Khittah NO (Nahdatul Oelama) yang dipimpin oleh  Salahuddin Wahid atau Gus Solah. 

Juru bicara Halaqah, Choriul Anam mengatakan, ada sejumlah narasi yang dibahas dalam komite ini. Salah satunya adalah mengembalikan NU kepada khittahnya sesuai yang tertuang dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984, yang menyebut NU adalah organisasi sosial kemasyarakat, bukan organisasi politik. 

Menurut Choirul Anam, Pengurus NU maupun PBNU secara kelembagan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik. Salah satunya adalah pencalonan  Ma'ruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden. 

"Tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu ada dalam anggaran dasar. Tapi itu tidak berlaku bagi Kiayi Ma'ruf," kata Choirul Anam usai Halaqah yang digelar Ponpes Chasbullah Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Rabu (14/11/18).

Selain itu, Komite Khittah ini juga menyoroti proses pergantian Rais Aam NU yang dianggap tak sesuai Anggaran Dasar yang telah disepakati. Dalam Anggaran Dasar NU, jabatan Rais Aam bisa diganti oleh Wakil hanya ketika Rais Aam berhalangan tetap (meninggal dunia). Keputusan Ma'ruf Amin mundur dianggap tak masuk dalam katagori berhalangan tetap. 

"Sekarang saya tanya apakah Kiayi Ma'ruf berhalangan tetap?" Ujarnya. 

Choirul Anam mengatakan, hasil pembicaraan dalam pertemuan ini akan disampaikan kepada tiga orang sesepuh NU yakni KH. Maimun Zubair, KH. Mustofa Bisri dan KH. Tolchah Hasan. 

Baca juga: 

Editor: Friska Kalia

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.