Cukai Rokok Tak Naik, Pemerintah Khianati Komitmen?

Kebijakan pemerintah tidak menaikan cukai rokok di tahun 2019 adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap anak muda.

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 06 Nov 2018 21:36 WIB

Author

Tyas Sukma Amalia

Cukai Rokok Tak Naik, Pemerintah Khianati Komitmen?

Suasana Talkshow

KBR, Jakarta - Menjelang Hari Kesehatan Nasional pada 12 November 2018,  Indonesia justru mendapat kado menyedihkan dari pemerintah. Di akhir  2018, serentak muncul dua berita buruk yang memuat kesehatan publik di Indonesia semakin terpuruk. Pertama,  peningkatan perokok anak. Kedua, keputusan pemerintah untuk tidak menaikan cukai rokok pada 2019.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukan, perokok anak di Indonesia naik signifikan dari 7,2% pada tahun 2013, Menjadi 9,1% pada tahun 2018. Target  Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2014-2019 untuk menurunkan prevalensi perokok anak menjadi 5,4% pada tahun 2019 mendatang bagai panggang jauh dari api.

Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, pemerintah Indonesia justru mengambil kebijakan yang tidak kalah memprihatinkan: tidak menaikan cukai rokok sama sekali, serta mengkhianati komitmennya untuk melakukan simplifikasi kelompok cukai tembakau. Hal itu sebagaimana yang sudah direncanakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Cukai tembakau yang tinggi dan membuat harga rokok mahal adalah best practice yang umum digunakan oleh negara-negara lain di dunia untuk menekan prevalensi perokok. WHO menyatakan pada 2018, kenaikan harga rokok 10% dapat menurunkan konsumsi tembakau hingga 4% di negara maju dan 5% dari negara berkembang. Riset Center for Disease Control and Prevention (CDC) pada 2012 turut mendukung temuan ini dengan menyebutkan kenaikan harga rokok 2-3 kali lebih efektif untuk menurunkan prevalensi perokok pada kelompok usia muda.

Kebijakan pemerintah tidak menaikan cukai rokok pada 2019 adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap anak muda. Cukai rokok yang tidak naik membuat harga rokok menjadi murah, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak dan berdampak pada meningkatnya prevalensi perokok muda. Target Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM untuk menurunkan prevalensi perokok muda pun terhambat.

“Alih-alih melibatkan anak muda dalam menentukan kebijakan cukai rokoknya, pemerintah justru melibatkan industri rokok yang jelas tidak peduli pada kesehatan anak muda.  Berpartisipasi dalam pembangunan pun terdiskriminasi, karena pemerintah lebih memilih untuk mendengarkan industri rokok dan mengesampingkan kepentingan anak muda,” ujar Margianta Surahman, Project Coordinator for Young Health Programme  Yayasan Lentera Anak.

Rokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar dari berbagai penyakit tidak menular. Rokok juga turut berkontribusi terhadap kemiskinan dan memperangkap pecandunya di dalam kemiskinan. Keputusan Pemerintah selama enam tahun terakhir menaikan cukai rokok meskipun tidak signifikan cukup patut diapresiasi. Tetapi batalnya kenaikan cukai rokok tahun 2019 akan mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Indonesia.

Anindita Sitepu, Direktur Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyayangkan hal ini.  Menurutnya, jika saja pemerintah konsisten dengan komitmennya, dan meneruskan kebijakan untuk terus menaikan tarif cukai rokok dan menyederhanakan golongan, maka Indonesia memiliki potensi untuk mengurai prevalensi perokok.

"Bahkan hal itu bisa mengurangi beban ekonomi, yang kini ditanggung akibat penyakit terkait rokok,” ujar Anindita Sitepu.

Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T) juga merasa kecewa karena suara mereka tidak didengar pemerintah.

“Kelompok perempuan merasa sangat kecewa, karena suara yang telah kami kerahkan untuk mendorong harga rokok menjadi mahal sama sekali tidak didengar pemerintah,” ujar Magdalena Sitorus, Ketua (JP3T).

 Banyak yang menganggap, memiskinkan perempuan dan membakukan “budaya” konsumsi rokok adalah hal yang wajar, dengan batalnya cukai rokok.  Padahal, menurut Prijo Sidipratomo, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membuat perubahan di negara kita untuk pengendalian produk tembakau.

"Tapi tampaknya pemerintah memilih mengalah di tangan industri rokok dan mengorbankan anak-anak sebagai tumbal,” ujar Prijo.



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.