Alasan Hakim Putuskan Merpati Batal Pailit

Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines ke para krediturnya.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 14 Nov 2018 20:48 WIB

Author

Budi Prasetiyo

Alasan Hakim Putuskan Merpati Batal Pailit

Sejumlah bekas karyawan PT Merpati Nusantara Airlines mengeglar aksi di depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018). (Foto: ANTARA/ Zabur K)

KBR Surabaya - Majelis Hakim Pengadilan Niaga menyetujui proposal perdamaian yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines ke para krediturnya. Putusan dibacakan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu (14/11/2018). Dengan keputusan tersebut maka Merpati Airlines batal pailit.

Selanjutnya, perseroan itu bakal mulai beroperasi kembali setelah vakum sejak 2013.

"Dengan ini memutuskan bahwa menghukum PT Merpati Nusantara Airlines selaku kreditur dan debitur agar menaati isi perdamaian tersebut," kata Majelis hakim yang diketuai Sigit Sutriono di ruang sidang Cakra PN Surabaya, Rabu (14/11/2018).

Dalam sidang tersebut, putusan perdamaian itu atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Parewa Catering dengan nomor No 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya.

"Alasan diterimanya proposal perdamian itu didasarkan pasal 281 ayat (1) huruf b UU No 37 Tahun 2004," lanjut hakim.

Hakim menyatakan, persetujuan proposal perdamaikan lantaran memenuhi syarat dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Alasan diterimanya proposal perdamian itu didasarkan pasal 281 ayat (1) huruf b UU No 37 Tahun 2004," lanjut hakim.

Poin pasal itu mengatur bahwa, rencana perdamaian dapat diterima bila memenuhi persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur yang piutannya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang, hadir dan mewakili dua per tiga bagian dari seluruh tagihan dari kreditur atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Dalam sidang ini, putusan perdamaian dilakukan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Parewa Catering dengan nomor surat 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu kreditur konkuren yang berkantor di Jakarta.

Baca juga:



 

Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.