3 Daerah di Jatim Belum Setor Draf UMK 2019, Usulan Surabaya Tertinggi

"Ini kan masih usulan dan bisa berubah, kalau untuk tertinggi tentu saja Surabaya. Dan terendah di Magetan,"

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 13 Nov 2018 23:58 WIB

Author

Budi Prasetiyo

3 Daerah di Jatim Belum Setor Draf UMK 2019, Usulan Surabaya Tertinggi

Ilustrasi: Aksi buruh (foto: Antara)

KBR Surabaya- Tiga daerah belum menyetorkan draf  Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2019 ke Pemprov Jatim sampai dengan batas akhir penyerahan usulan. Ketiga daerah itu adalah Kabupaten Sampang, Kota Mojokerto dan Kabupaten Nganjuk. 

"Kalau yang sudah menyetorkan memang ada sudah 35. Tinggal tiga daerah yakni Kabupaten Mojokerto, Sampang dan Nganjuk," kata Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Jawa Timur Himawan Estu Bagijo pada Selasa (13/11/2018).

Himawan mengatakan,  UMK tertinggi diusulkan oleh Kota Surabaya yakni sebesar Rp 3.871.000. Sedangkan, UMK terendah diusulkan Kabupaten Magetan yakni sebesar Rp 1.631.000.

"Ini kan masih usulan dan bisa berubah, kalau untuk tertinggi tentu saja Surabaya. Dan terendah di Magetan," tambahnya. 

Himawan menunggu batas penyerahan maksimal draft UMK sampai Rabu (14/11/2018). Setelah itu,   akan menggelar rapat dengan Dewan Pengupahan Jawa Timur untuk merumuskan draf  UMK 2019. Pemprov Jatim  menargetkan pengesahan UMK 2019 pada tanggal 21 November mendatang.

"Paling lambat tanggal 21. Setelah ini rapat dewan pengupahan dan akan dibuat drafnya dan disodorkan kepada pak Gubernur agar bisa ditandatangani," pungkasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.