Sosiolog: Imbauan Anti-LGBT dalam Khotbah Jumat Bukan Solusi

"ceramah anti LGBT lewat jalur agama tidak akan terlalu berpengaruh dan bukan sebuah solusi, karena kompleksitas permasalahan penularan HIV/AIDS bukan terletak pada satu hal saja"

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 19 Okt 2018 14:21 WIB

Author

Resky Novianto

Sosiolog: Imbauan Anti-LGBT dalam Khotbah Jumat Bukan Solusi

Ilustrasi. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Sosiolog, Dede Oetomo menilai imbauan ceramah dengan materi anti-Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur saat khotbah Jumat, dapat merugikan Komisi Penanggulangan AIDS kabupaten itu.

Menurut Dede Oetama, anjuran itu berpotensi menutup niat seseorang untuk berobat atau memeriksakan diri, terutama mereka yang berisiko terhadap penularan HIV/AIDS.

Dosen Universitas Airlangga ini menilai, ceramah anti-LGBT lewat jalur agama tidak akan terlalu berpengaruh dan bukan sebuah solusi. Hal tersebut karena kompleksitas permasalahan penularan HIV/AIDS bukan terletak pada satu hal saja.

"Ya sebetulnya bukan barang baru, karena sebelumnya sudah ada Kabupaten atau Kampus, malah kadang Pejabat Pemerintah yang membuat pernyataan serupa kan, ya sudah bukan jamannya aja kalau dari sudut pandang saya ya itu pertama," kata Dede ketika dihubungi KBR, Jumat (19/10/2018).

"Yang kedua khusus dalam kaitannya dengan yang urgen, berupa pencegahan dan penanganan HIV itu malah sangat merugikan. Dan saya pikir nasihat-nasihat lewat jalur agama tidak terlalu berguna," tambahnya.

Dede menganggap, Pemkab Cianjur tidak paham bahwa yang rentan tertular penyakit HIV/AIDS bukan hanya dari golongan LGBT, tapi jauh dari itu ada yang disebut golongan LLSL (Laki-Laki Seks dengan Laki-Laki) yang cukup banyak dan beresiko sebagai pengidap HIV/AIDS, tetapi tidak pernah ada riset terkait golongan tersebut.

"Mereka tidak begitu mengerti ya, karena yang bisa tertular HIV itu adalah yang gay, biseks, atau mungkin transgender. Yang Lesbian kalau murni itu gak bisa (Tertular), buktinya saja sudah salah dan sebenarnya yang mungkin mereka gak sadar itu adalah di kalangan mereka yang tidak beridentitas L, G, B atau T itu bisa juga terjadi seks yang beresiko. Makanya kalau bahasanya di Sosilog Masyarakat namanya LLSL (Laki-Laki Seks dengan Laki-Laki) itu cukup banyak begitu, Indonesia gak pernah berani ngitung. Malaysia telah menghitung, sekitar 4,5 persen dari penduduk (LLSL)," jelasnya.

Baca juga:

Pendiri Gaya Nusantara ini juga menerangkan tanggung jawab terhadap meningkatnya pengidap HIV/AIDS bukan menjadi urusan Bupati tetapi, Komisi Penanggulangan AIDS kabupaten itu.

"Jadi sebenarnya itu bukan tanggung jawab Bupati tapi Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten, itu jadi gak bener juga. Kasian juga itu KPA nya, masalahnya langkah Bupati Cianjur itu kurang baca gitu aja deh, gak ngerti pengetahuannya," ungkap Dede.

Dede mengatakan, Kementerian Kesehatan seharusnya dapat mengklarifikasi imbauan atau pernyataan itu, karena memusuhi dan menyudutkan LGBT. Hal tersebut malah dapat menganggu program pemerintah yang telah berjalan.

"Harusnya mengklarifikasi, misalnya Kementerian Kesehatan itu mestinya mengklarifikasi bahwa memusuhi ini (LGBT) tidak ada gunanya, itu aja sebetulnya karena program HIV itu kan Program pemerintah di banyak tempat berjalan dengan baik dan dengan begini kan jadi terganggu," jelas Dede.

Ia lebih menganjurkan agar Komisi Penanggulangan AIDS di Cianjur, menggiatkan kembali program pencegahan itu dengan mengajak seluruh Masyarakat untuk melakukan tes di Puskesmas atau rumah sakit, sehingga dapat tertangani lebih dini.

"Singkatnya sebetulnya mereka yang masih negatif, diusahakan negatif terus, tapi untuk itu perlu tes agar tahu. Kemudian untuk yang positif diusahakan untuk segera berobat. Nah, obatnya ada gratis dari pemerintah. Ya mau yang terjangkau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit setempat dapat tertangani sih," pungkas Dede.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur meminta kepada seluruh pengurus masjid di kabupaten itu menyampaikan materi ceramah soal bahaya LGBT serta HIV/AIDS dalam khotbah Jumat.

Instruksi tersebut diberikan Pemkab melalui seluruh Camat itu tercantum dalam Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 400/5368/Kesra Tentang Penyampaian Khutbah Jumat Terkait LGBT.


Editor: Kurniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Menanti Gebrakan Presiden Jokowi di Periode Ke-2

Kabar Baru Jam 12