Share This

Ratusan Guru Honorer Demo di DPRD Sumut Tuntut Jadi PNS

Forum Komunikasi Guru Honor meminta DPRD Sumut membantu penyelesaian honorer kategori II.

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 25 Okt 2017 14:39 WIB

Ratusan guru honorer melakukan demo di DPRD Sumut meminta untuk diangkat jadi PNS, Rabu (25/10). (Foto: KBR/Anugrah A.)

KBR, Medan- Ratusan guru dan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor (FKGH) dari daerah Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, dan Kota Medan,  berunjukrasa di DPRD Sumatera Utara. Mereka   menuntut segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (25/10).

Koordinator aksi, Fakhrul Lubis meminta dukungan  DPRD Sumut terhadap penyelesaian honorer kategori II.

"Pengangkatan PNS dari honorer kategori II menjadi pada tahun 2013 hanya sebagian. Digaris bawahi hanya sebagian," tuturnya.

Massa meminta  DPRD Sumut kembali menyelesaikan  pengangkatan honorer katergori II yang tersisa untuk menjadi PNS. Sebab guru honorer kategori II yang tersisa bukan karena ketidakmampuan dan kualitas. Tapi sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengumumkan hasil seleksi honorer kategori II pada 2013.

"Pemerintah tidak memenuhi janji   kepada honorer yang tua dan lama bertugas. Sehingga hari ini kebanyakan guru honorer berusia di atas 35 tahun dan telah lama bertugas," ungkapnya.

Menurutnya, pengangkatan sebagian tersebut tidak adil, dan DPRD Sumut diminta untuk sungguh-sungguh memperjuangkan nasib honorer kategori II.

"Selanjutnya DPRD Sumut untuk melanjutkan aspirasi ini ke komisi II DPR RI panja revisi UU ASN, Menpan RI," pungkasnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.