Mosi Tak Percaya DPR, Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan

Mahasiswa memberi ultimatum kepada DPR RI dan Presiden untuk menghentikan persekongkolan demokrasi yang menghasilkan RUU yang merugikan rakyat.

BERITA | NUSANTARA

Senin, 23 Sep 2019 16:23 WIB

Author

Arie Nugraha, Rossy Dewi

Mosi Tak Percaya DPR, Ribuan Mahasiswa Turun ke Jalan

Seorang mahasiswa membentangkan poster dalam aksi di gedung DPRD Jember, Senin (23/9/2019). (Foto: Rossy/KBR)

KBR, Bandung- Ribuan mahasiswa menggelar aksi jalan kaki dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat menuju ke Gedung DPRD sebagai bentuk penolakan atas rencana pemerintah merevisi dan mengesahkan berbagai undang - undang seperti Undang-Undang KPK, RKUHP, Pertanahan, dan Pemasyarakatan.

Koordinator lapangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USB YPKP Bandung, Angga Firmansyah mengatakan mahasiswa mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan surat keputusan presiden untuk membatalkan pengesahan UU KPK.

"Kami ingin memperingatkan Presiden dan Wakil Rakyat di DPR, bahwa UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Permasyarakatan itu justru merugikan masyarakat. Kemunduran dalam demokrasi kita," kata Angga, Senin (23/9/2019). 

Dalam aksi ini Mahasiswa juga memberi ultimatum kepada DPR RI dan Presiden untuk menghentikan persekongkolan demokrasi yang menghasilkan RUU yang merugikan rakyat. Mereka mengancam apabila tuntutannya diabaikan, maka akan bergerak secara kolektif menuju pusat untuk mencabut mandat rakyat dari DPR RI dan Presiden.

"Tentunya kami hari ini ketika tidak ada komunikasi dengan pihak yang bersangkutan (DPRD), maka akan melakukan aksi lanjutan dengan massa aksi yang lebih besar," kata Angga. 

Di Jember, Mahasiswa dari Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, Politeknik Negeri Jember, Universitas Seroedji, Unversitas Islam Jember dan Institut Agama Islam Negeri Jember mengepung gedung DPRD.

Mahasiswa menyampaikan orasi, menyatakan sikap atas kebijakan negara yang dinilai menodai demokrasi. Koordinator Aksi, Andi Saputra mengatakan, aksi ini merupakan sikap Mahasiswa Jember yang menolak disahkanya UU KPK, RKUHP, RUU Pertanahan, dan RUU Permasyarakatan.

“Ada empat tuntutan. Pertama kami menolak undang-undang KPK yang kemarin disahkan. Terus kemudian ada kita menolak rancangan undang-undang pertanahan, RKUHP, terus kemudian undang-undang permasyarakatan. Ada empat poin itu,” tukas Andi Saputra.

Menurut Andi, turunnya mahasiswa ke jalanan ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pada Pemerintah dan DPR. Mereka meminta Presiden untuk segera bertindak mengentikan semua kegaduhan yang terjadi akibat pengesahan berbagai RUU yang mendadak. 

Editor: Friska Kalia

 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Sejumlah Daerah Protes Hasil Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia