Share This

Pemkot Balikpapan Ancam Beri Sanksi Taksi Online Tak Terdaftar

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan, operator taksi online wajib mendaftarkan anggotanya jika tak ingin dilarang beroperasi.

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 06 Sep 2018 15:49 WIB

Ilustrasi. Aksi sopir taksi konvensional menolak taksi online ilegal. (Foto: ANTARA)

KBR, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan Kalimantan Timur akan menindak taksi online yang beroperasi namun tak terdaftar di Dinas Perhubungan Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksaana mengatakan pemberian sanksi mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Ia menegaskan, operator taksi online wajib mendaftarkan anggotanya jika tak ingin dilarang beroperasi.

"Taksi online ini agar mengurus perizinan. Tadi kan sudah saya sampaikan tindakan dari kita sudah ada, dan kita sudah berkali-kali rapat dengan semua pihak. Bukan hanya dengan taksi konvensional atau angkot, taksi online pun sudah beberapa kali kita ajak rapat supaya mereka bisa memahami," kata Sudirman, di Balikpapan, Kamis (6/9/2018).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksaana mengatakan, hingga saat ini masih ada puluhan taksi online di Balikpapan yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kalimantan Timur.

Sudirman mengatakan Dinas Perhubungan bersama Kepolisian Kota Balikpapan akan merazia taksi online yang tak terdaftar.

Menurut Sudirman, kuota taksi online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Kota Balikpapan hanya 150 unit. Ia mengaku sedang menghitung ulang taksi online yang beroperasi di Balikpapan, baik yang terdaftar maupun tidak.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.