Share This

Lahan Pertambangan di Jawa Timur Capai Ratusan Ribu Hektare

Walhi Jawa Timur mencatat peningkatan luasan lahan pertambangan di provinsi ini mencapai ratusan ribu hektare.

BERITA , NUSANTARA

Senin, 24 Sep 2018 14:44 WIB

Ilustrasi. (Dishut.Jabarprov.go.id)

KBR, Banyuwangi - Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mencatat peningkatan luasan lahan pertambangan di provinsi ini mencapai ratusan ribu hektare.

Ketua Walhi Jawa Timur Rere Christanto menjabarkan, pada 2012 luas lahan pertambangan di Jawa Timur tercatat 86.904 hektare. Lantas pada 2016 luasnya mencapai 551.649 hektare. Menurut hitungannya, penambahan itu bisa menyentuh 535 % dalam jangka waktu empat tahun.

Padahal tambah Rere, Jawa Timur telah lama menjadi kawasan budidaya, baik pertanian maupun perikanan tangkap. Sehingga aktivitas pertambangan yang eksploitatif pun berbenturan dengan kebutuhan warga terhadap alam.

"Hampir semuanya kemudian mengakibatkan konflik dengan masyarakat karena kita tahu bahwa tambang mempunyai dua sifat yang dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat. Satu tambah itu rakus akan lahan, terutama pertambangan mineral. Yang kedua dia rakus akan air," jelas Rere kepada jurnalis KBR, Senin (24/9/2018).

"Lahan dan air ini kebutuhan masyarakat. yang kedua pemberian izin tambang ini juga mengancam keselamatan masyarakat karena dia meninggikan resiko bencana," tambahnya.

Rere melanjutkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Jawa Timur juga telah menggarisbawahi kawasan selatan Jawa. Termasuk, Jawa Timur yang merupakan kawasan rawan bencana. Dengan mengacu pada fakta ini maka penataan kawasan di pesisir selatan seharusnya ditujukan untuk meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh bencana.

Kata Rere, sejak awal 2017 hingga kini tercatat sebanyak 482 kejadian bencana ekologis di seluruh Jawa Timur. Hal ini menunjukkan peningkatan dari catatan pada 2016 yang menyebut ada 386 kejadian bencana ekologis.

Bencana ekologis merupakan akumulasi krisis ekologis akibat ketidakadilan lingkungan dan gagalnya sistem pengurusan alam.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.