Share This

Ini Kata Mendagri Soal Video Viral Bupati Pesisir Selatan Bagi-Bagi 'Bantuan Jokowi'

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni duduga lalukan pelanggaran kampanye saat memberikan bantuan sosial sembari memberi penekanan pada nama 'Jokowi'.

NASIONAL , NUSANTARA

Rabu, 26 Sep 2018 14:42 WIB

Ria Apriyani
Author

Ria Apriyani

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) saat rapat kerja dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/9). (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Video Hendrajoni memberikan bantuan sosial sembari memberi penekanan pada nama 'Jokowi', viral. Tjahjo mengaku sudah melihat video yang dimaksud melalui media sosial.

"Saya baru baca tadi di media sosial. Saya suruh ngecek tadi Pak Dirjen Otonomi Daerah. (Sanksi?) Saya belum tahu. Kalau dikaitkan kampanye, ya nanti ada Panwas dan Bawaslu. Kami tunggu," kata Tjahjo di Ombudsman RI, Rabu (26/9/2018).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, kepala daerah merupakan jabatan politik. Maka, menurut Tjahjo, mereka berhak mendukung salah satu pasangan calon presiden. Kendati begitu, berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang cuti kampanye, kepala daerah yang berkampanye harus mengajukan cuti. Kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 

Kemendagri menunggu putusan Bawaslu sebelum mengambil sikap. Sementara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono pun belum mau berkomentar. Dia hanya mengatakan, Kemendagri terus berkomunikasi dengan pengawas pemilu setempat.

"Panwaslu ke kami otomatis kirim suara. Dia menunggu laporan dari sana, klarifikasi, lalu kirim ke kami," kata Sumarsono.

Editor: Gilang Ramadhan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.