Share This

Wali Kota Solo Kritik Penerimaan CPNS Pusat: Kasihan Honorer di Daerah

"Tenaga honorer ini sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Kemampuan mereka memakai komputer jelas kalah dengan generasi yang baru. Jangan samakan tes masuk mereka dengan yang sekarang."

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 12 Sep 2017 11:17 WIB

Peserta seleksi CPNS melakukan pengukuran tinggi badan di Kantor Kementerian Hukum HAM Riau di Pekanbaru, Senin (11/9/2017). (Foto: ANTARA/Rony Muharrman)

KBR, Solo - Pemerintah Kota Solo mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Solo Hadi Rudyatmo mengatakan penerimaan calon ASN melalui pemerintah pusat merugikan keberadaan tenaga honorer di pemerintah daerah. Menurut Rudy, keberadaan tenaga honorer di daerah yang sudah bekerja selama ini perlu diapresiasi melalui pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN.

"Rekrutmen CPNS atau ASN itu kan sekarang ada di tangan pemerintah pusat, di tingkat kementerian. Dan itu mengabaikan keberadaan tenaga honorer atau K2 di wilayah atau daerah. Kasihan tenaga honorer ini, mereka kan juga berjuang selama bertahun-tahun. Mereka hanya menunggu SK menjadi PNS saja," kata Hadi Rudyatmo di Solo, Selasa (12/9/2017).

Data di Pemerintah Kota Solo menunjukkan jumlah ASN di Kota Solo sekitar enam ribu orang dan tenaga honorer mencapai 500 orang.

"Kalau pun mereka segera pensiun pun negara nggak rugi. Masa kerja mereka pendek, gajinya juga mengikuti aturan PNS gaji yang terendah dulu kan. Ini yang harus dicermati oleh pemerintah pusat. Tenaga honorer ini sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Kemampuan mereka misalnya memakai komputer jelas kalah dengan generasi yang baru. Jangan samakan tes masuk mereka dengan yang sekarang. Tenaga honorer K2 sebaiknya jadi CPNS tanpa tes," tambah Rudyatmo.

Pada tahun ini pemerintah melakukan penerimaan calon ASN gelombang 1 sebanyak 19 ribu kursi. Jumlah peserta ujian ASN mencapai lebih dari 1,1 juta pelamar. Sedangkan penerimaan ASN gelombang 2 sebanyak 18 ribu kursi dari 60 instansi pemerintah.

Penerimaan besar-besaran ini terkait bakal berakhirnya moratorium penerimaan ASN selama empat tahun, yang akan berakhir pada 2018 mendatang.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.