Share This

Tolak Akui NKRI, Dua Napi Terorisme di Jombang Tidak Mendapat Remisi

“Napi terorisme yang bersangkutan tidak mau mengakui NKRI. Salah satu persyaratannya, mereka harus mengakui NKRI. Mereka juga tidak mau mengikuti deradikalisasi, yang dilaksanakan di setiap Lapas".

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 17 Agus 2018 14:53 WIB

Ilustrasi

KBR, Jombang- Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang, Jawa Timur, tidak mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Ini karena keduanya tidak mau mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak mengikuti upacara peringatan kemerdekaan.

Pejabat Lapas Jombang, Chotim Masrofi menjelaskan satu dari narapidana terorisme tersebut merupakan titipan dari Mojokerto. Sedangkan satunya lagi merupakan warga Jombang yang ditangkap oleh Densus 88 beberapa bulan lalu.

"Napi terorisme yang bersangkutan tidak mau mengakui NKRI. Salah satu persyaratannya, mereka harus mengakui NKRI. Mereka juga tidak mau mengikuti deradikalisasi, yang dilaksanakan di setiap Lapas. Mengikuti upacara saja tidak mau," kata Chotim Masrofi, usai upacara pemberian remisi di Lapas Jombang, Jumat, (17/8/2018).

Kata Chotim, selain dua napi terorisme tersebut, sejumlah narapidana korupsi juga tidak mendapat remisi lantaran tidak membayar denda administrasi yang wajib dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Aturan itu memuat syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sementara, kata dia, ratusan Warga Binaan Lapas Klas IIB Jombang yang mendapat remisi berasal dari beberapa kasus, di antaranya kasus kriminal maupun Narkoba. Mereka yang menerima remisi merupakan warga Binaan yang berkelakukan baik selama menjalani masa pidana dan memenuhi sejumlah syarat lainya.

Editor: Adia Puja Pradana 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.