Share This

Satu Pesantren di Sumbawa Tolak Ikut Pemilu

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmad mengatakan Pondok Pesantren Imam Syafii di Sumbawa berkali-kali menolak ikut pemilu. Padahal KPU sudah berkali-kali mengadakan dialog dengan pengurus pondok

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 30 Agus 2018 23:26 WIB

Ilustrasi pendataan pemilih. (Foto: ANTARA/Destyan Sujarwoko)

KBR, Mataram - Salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menolak ikut pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk pada Pemilu 2019 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmad mengatakan Pondok Pesantren Imam Syafii di Sumbawa berkali-kali menolak ikut pemilu. Padahal KPU sudah berkali-kali mengadakan dialog dengan pengurus pondok.

Syukri mengatakan alasan Ponpes Imam Syafii tidak ikut pemilu karena memiliki ideologi berbeda, yaitu antidemokrasi.

Syukri mengatakan jumlah pemilih di Ponpes Imam Syafii sebanyak 60 keluarga terdiri dari 100 jiwa lebih. Syukri mengatakan meski penghuni pondok menolak ikut pemilu, KPU tetap memasukkan nama penghuninya ke daftar pemilih pada Pemilu 2019 mendatang.

“Mereka memang tak mau menggunakan hak pilih. Tetapi kami di penyelenggara negara sesuai dengan amanat UU telah berusaha mengakomodasi mereka dalam DPT. Dan mereka sudah terdaftar. Namun persoalannya memang, mereka tak mau menggunakan hak pilih karena persoalan ideologi,” kata Syukri Rahmad di Mataram, Kamis (30/8/2018).

Menurut Syukri, ideologi yang berkembang Ponpes ini sudah diketahui pemerintah daerah dan aparat setempat. Karena itu, kata Syukri, KPU tak bisa menangani persoalan itu sendirian.

Para santri di Pondok Pesantren tersebut berasal dari sejumlah daerah seperti dari Bima, Makassar, Lombok maupun dari Jawa. Mereka tinggal dalam satu lingkungan khusus di Desa Pungkak, Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa sempat mengalami kesulitan melakukan audit Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Ponpes tersebut. Namun dengan pendekatan personal, kegiatan audit DPT bisa dituntaskan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.