KBR, Rejang Lebong- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong menemukan sebanyak 3.600 warganya terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Ketua KPU Rejang lebong, Restu S Wibowo mengatakan, ribuan warga yang terancam tidak bisa memilih tersebut dikarenakan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Saya sudah lapor ke bupati, rencananya tanggal 8 nanti kita akan rapat dengan beliau untuk penyelesaian data pemilih ini,” kata Restu kepada KBR di KPU Rejang Lebong, Senin (6/8).
Restu telah memerintahkan petugas-petugas di lapangan, yang berada di setiap kecamatan untuk mendata Kartu Keluarga.
“Hal ini kan berdasarkan data Disdukcapil Rejang Lebong, ternyata banyak warga yang belum melakukan perekaman e-ktp. Jadi petugas kita mendata dulu kartu keluarganya,” ujar Restu.
Selanjutnya, pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diarahkan melakukan perekaman e-ktp di Disdukcapil setempat.
“Langkah pertama yang dilakukan adalah karena Nomor Induk Kependudukan harus memiliki kartu keluarga terlebih dahulu. Jadi tugas kami akan mendata hal tersebut lalu dilaporkan ke Disdukcapil kemudian melakukan pembuatan kartu keluarga,” jelasnya.
Editor: Fajar Aryanto
"Jumlah pengungsinya juga tambah, kemarin sekitar 2.000 sekarang tambah jadi sekitar 3.000 orang."
Aliansi masyarakat sipil menolak Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan itu dinilai tak berpihak pada warga pesisir.
"Akses ke daerah masih jadi masalah yang belum kita selesaikan. Seringkali sulit mencapai fasilitas kesehatan karena transportasi dan infrastruktur yang belum begitu baik," kata Menkes Nila.
Semua paparan pendapat serta pengalaman yang dibagikan di blog menjadi cermin bagaimana rumit dan kompleksnya masalah rokok, meski selalu terbuka ruang-ruang bagi setiap orang juga pemerintah untuk #putusinaja dan bertindak cepat demi kesehatan.
"Kabupaten Boyolali, Temanggung, Klaten, dan Pati meminta bantuan air bersih karena sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya."
Saat para suporter tersebut diturunkan, polisi menggeledah tas mereka.
"Kawin kontrak itu, harus juga diperketat mulai dari kepengurusan Surat Nikah, hingga KTP, "
"Harusnya ada jumlah penerbangan yang memadai untuk waktu yang ditetapkan itu," kata Ketua ASITA Sumbar.
“Saya sudah meminta komandan-komandan Brimob untuk melatih anggotanya agar memiliki ketrampilan dasar sehingga dapat mengajar di sekolah-sekolah," kata Kapolda Papua.
"Dengan aplikasi ini harapannya mereka akan punya wawasan," kata Gubernur Jateng. 
"Dan pidana sebesar Rp 650 juta subsidair 6 bulan kurungan,"
KLHK minta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PLTA Batang Toru memperhatikan habitat satwa. 
"Kalau itu satu atau dua bulan tidak ada hujan, maka ini kemungkinan air tersuplai ke daerah itu sangat kecil sekali," kata Ketua HKTI Banyuwangi.
"Uang rakyat sudah semestinya kembali ke rakyat," kata perwakilan Kementerian ESDM.
Peringatan dini adalah langkah awal untuk merespon bencana kekeringan. Menurut UNDP, peringatan ini harus diikuti oleh serangkaian program terpadu.
"Pemeriksaan berbagai jenis kendaraan mulai dari roda empat, roda enam boks, bus dan sebagainya yang mengarah ke Jakarta," ujar Kapolsek Gunung Putri.
BPBD Banyuwangi sudah menyiapkan tiga armada truk tangki untuk memasok air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan.
Banyak korban penyiksaan di masa konflik takut menceritakan peristiwa yang dialami akibat beragamnya tekanan yang dihadapi.
"Untuk kopi kita, ada Kopi Banyuwangi dan Kopi Nusantara dari berbagai daerah,” 
Sentra rendang di Payakumbuh, Sumatera Barat, dilaporkan sudah mendapat pesanan dari Arab Saudi sebanyak 70 ton rendang.