KBR, Rejang Lebong- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong menemukan sebanyak 3.600 warganya terancam tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Ketua KPU Rejang lebong, Restu S Wibowo mengatakan, ribuan warga yang terancam tidak bisa memilih tersebut dikarenakan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Saya sudah lapor ke bupati, rencananya tanggal 8 nanti kita akan rapat dengan beliau untuk penyelesaian data pemilih ini,” kata Restu kepada KBR di KPU Rejang Lebong, Senin (6/8).
Restu telah memerintahkan petugas-petugas di lapangan, yang berada di setiap kecamatan untuk mendata Kartu Keluarga.
“Hal ini kan berdasarkan data Disdukcapil Rejang Lebong, ternyata banyak warga yang belum melakukan perekaman e-ktp. Jadi petugas kita mendata dulu kartu keluarganya,” ujar Restu.
Selanjutnya, pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut akan diarahkan melakukan perekaman e-ktp di Disdukcapil setempat.
“Langkah pertama yang dilakukan adalah karena Nomor Induk Kependudukan harus memiliki kartu keluarga terlebih dahulu. Jadi tugas kami akan mendata hal tersebut lalu dilaporkan ke Disdukcapil kemudian melakukan pembuatan kartu keluarga,” jelasnya.
Editor: Fajar Aryanto
Tim akan bekerja selama tiga bulan ke depan, mempersiapkan semua proses pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP).
“Upload, like, comment kandidat maupun calon nggak boleh. Jadi hal itu sesuai surat edaran dari kementerian terkait,“
"Kalau hari ini PCR hanya dilakukan khusus untuk karyawan yang akan cuti dan ke Tembagapura"
"Di sini, kalau Banokeling kan jatuhnya Kamis Wage. Pakainya hari. Perhitungannya tetap Aboge." 
"Dengan komunikasi ini mudah-mudahan akan tergali banyak hal hingga adanya titik temu,"
Raja Keraton Yogyakarta itu juga tidak ingin DIY mengalami kejadian seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua COVID-19, di mana tempat publik baru dibuka tapi sudah harus tutup lagi.
"Kami sepakat bahwa semua pihak cooling down untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang dapat memperpanas situasi."
"Stop melakukan rapid test masal, masif di wilayah Kota Jayapura. Karena angka kita terus bertambah, terus naik."
Pemkot minimal keluarkan dana Rp60-70 juta per hari untuk sewa hotel dan biaya pasien di hotel.
Sepekan lalu, dua anak balita di Aceh Besar jadi korban kekerasan seksual pamannya berinisial YL (49).
"Masih ada laporan warga yang masih hilang, yaitu sekitar 66 orang. Jadi ada memang beberapa lokasi itu masih tertumpuk material," 
Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. 
Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sempat melakukan kontak dengan almarhum agar melakukan isolasi mandiri.
"Kalau COVID-19 di Makassar selesai sekitar 80 persen, maka masalah COVID-19 di Sulawesi Selatan bisa selesai. Pengendalian COVID-19 di Sulawesi Selatan sangat ditentukan pengendalian di Makassar."
Wilayah Papua yang begitu luas, dengan kondisi akses yang sulit menyebabkan masyarakat selama ini kesulitan mengadukan langsung jika ada dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM setempat.
"Untuk membereskan seluruh tata kelola yang ada termasuk protokol kesehatan karena ada beberapa yang masuk dalam lingkungan Semarang Raya,"
Jumlah tersebut sudah mulai menurun dibanding data pada dua pekan lalu yang mencapai angka 70 persen.
"Semua ruang rawat inap kita gabung menjadi dua bagian. Yaitu ruang rawat inap infeksius baik pria, wanita maupun ruang noninfeksius pria, maupun wanita. "
