Share This

Proyek Meikarta ala Lippo Masih Bermasalah

Dedy Mizwar bakal membahasnya kembali bersama pemkab Bekasi awal September mendatang

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 25 Agus 2017 22:23 WIB

Author

Arie Nugraha

Proyek Meikarta ala Lippo Masih Bermasalah

Ilustrasi (sumber: kemenkeu.go.id)

KBR, Bandung- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegaskan kembali pembangunan Kota Meikarta milik Lippo di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum berizin. Menurutnya pengembang Meikarta hanya memiliki izin pembangunan pada tanah seluas 84,6 hektar yang telah dikuasai pada tahun 1994. Namun itu pun harus dikaji kembali termasuk 15 hektar tanah tambahan lainnya dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

"Itupun dengan catatan kalau 84 hektar tadi tanah yang mereka kuasai yang belum harus diselesaikan dahulu keabsahannya, apakah kerjasama atau belikah?" kata Deddy Mizwar di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Jumat, 25 Agustus 2017.

Dari total lahan yang dimiliki grup Lippo di Cikarang seluas 1500 hektar, 200 hektarnya kemudian bakal digarap menjadi Meikarta. Namun Lippo juga berencana meluaskan areal proyek hingga 500 hektar.

Terkait penambahan lahan dari proyek Meikarta ini, Dedy menyebut seharusnya dilampirkan revisi usulan pembangunan ke pemerintah Kabupaten Bekasi.  "Kalau pun sudah harus di tim teknis dulu, baru ke BKKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-red) kemudian," ujar Deddy Mizwar.

Untuk mengetahui kejelasan perihal pembangunan Meikarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil pemerintah Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 September 2017 mendatang.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.