Share This

Jurus Kemenkumham Perketat Lapas: One Cell One Man

Penjagaan ketat itu akan dilakukan di 5 lapas di seluruh Indonesia

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 15 Agus 2017 21:29 WIB

Ilustrasi: penjagaan di Lapas Nusakambangan (Foto: KBR/Muh. Ridlo)

KBR, Semarang- Kementerian Hukum dan HAM akan menerapkan penjagaan maksimum dalam lapas untuk mencegah pengendalian narkoba dan terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ma'mun mengatakan pihaknya akan menerapkan one cell one man atau satu ruangan satu orang untuk dari BNN, BNPT, dan Polisi.

Nantinya, warga binaan dengan pengawasan maksimum itu akan ditempatkan di 5 Lapas yang ada di Indonesia. Kelima lapas itu adalah Lapas Narkotika Kelas IA Batu Nusakambangan Cilacap, Lapas Teroris Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Gunung Sindur Cibinong Bogor, Lapas Kelas III Kasongan Kabupaten Katingan Kalimantan Selatan, Lapas Langkat Sumatera Utara.

Tak hanya kepada warga binaan, pengawasan juga dilakukan kepada para petugas lapas yang nakal.

"Memang realitanya juga ada petugas kami yang indikasinya masuk terlibat dan masuk jaringan. Kita cegah dengan menarik petugas," ujar Ma'mun kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (15/08 /2017).

Dalam 3 bulan terakhir, Kementerian Hukum dan HAM telah memproses 232 petugas lapas bermasalah dan memberhentikan 23 petugas lapas, termasuk Kalapas Nusakambangan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.