Share This

Bersihkan Lahan Bandara Kulon Progo, LBH Yogya Somasi Angkasa Pura I

"Proses saat ini Angkasa Pura lakukan prakonstruksi. Menurut kami proses AP tidak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku,"

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 30 Agus 2017 12:10 WIB

Ilustrasi (foto: KBR/Eka J.)

KBR, Yogyakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengirimkan somasi terbuka kepada PT Angkasa Pura I terkait proses pembersihan lahan (land clearing) di lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. Somasi terbuka juga dialamatkan ke pemerintah pusat, Pemda DIY dan Pemkab Kulonprogo.

Dalam somasinya, LBH Yogyakarta meminta  yang terlibat dalam pembangunan bandara Kulonprogo menghentikan proses pembersihan lahan di lokasi pembangunan NYIA. Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin beralasan menyalahi aturan hukum.

"Saat ini Angkasa Pura sedang melakukan pembersihan di lahan bandara dengan menggunakan alat berat. Artinya proses saat ini Angkasa Pura lakukan prakonstruksi. Menurut kami proses AP tidak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku," kata Hamzal di kantor LBH Yogyakarta, Rabu (30/08/2017).

Menurut Hamzal, proses penyusunan dokumen amdal tidak dilakukan pada tahapan semestinya yaitu tahapan perencanaan. Sehingga prakonstruksi tidak dapat dilakukan sebelum ada dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan.

"Belum ada proses dokumen Amdal dan izin lingkungan sehingga proses lebih lanjut belum bisa dilakukan. Pembersihan lahan ini bagian dari proses konstruksi yg belum bisa dilakukan sebelum izin lingkungan terbit," lanjutnya.

Selain menyoroti ketiadaan dokumen Amdal dan izin lingkungan, LBH Yogyakarta juga mencermati lokasi calon bandara Kulonprogo yang rawan bencana tsunami.

Proses pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat telah menjangkau lahan seluas 30 hektare. Bandara NYIA ditargetkan beroperasi pada 2019 itu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.