KBR, Jayapura - Warga yang ingin mengadu ke Komnas HAM perwakilan Papua kini dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan berbasis aplikasi telepon pintar (smartphone).
Pelaksana harian (Plh) Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Melchior S. Weruin mengatakan aplikasi bernama "Kas Tau Komnas HAM Papua" itu telah diluncurkan sejak pertengahan pekan lalu.
Peluncuncuran aplikasi ini selain untuk mengikuti perkembangan teknologi, juga untuk mempermudah warga menyampaikan pengaduan pada masa pandemi COVID-19 kini.
Selain itu, wilayah Papua yang begitu luas, dengan kondisi akses yang sulit menyebabkan masyarakat selama ini kesulitan mengadukan langsung jika ada dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM setempat.
"Seiring dengan perkembangan teknologi dan merespons situasi pandemi COVID-19 kini, kita membuat aplikasi layanan pengaduan terintegritas bernama Kasi Tau Komnas HAM Papua. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Saat ini sudah bisa mendownloadnya di Google Play Store, baru kemudian diinstall di HP masing-masing," kata Melchior S. Weruin, Senin (13/7/2020).
Ia mengakui aplikasi pengaduan itu masih memiliki kekurangan. Akan tetapi ia berjanji berupaya membenahinya secara bertahap.
Komnas HAM Papua berharap, dengan adanya layanan pengaduan online, dapat mempermudah warga di provinsi paling Timur Indonesia itu menyampaikan aduan kepada lembaga tersebut untuk ditindaklanjuti.
Melchior S. Weruin menambahkan, selain dapat mengadu lewat aplikasi warga juga bisa berkonsultasi dengan pihaknya, melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Editor: Agus Luqman
"Kalau hari ini PCR hanya dilakukan khusus untuk karyawan yang akan cuti dan ke Tembagapura"
"Di sini, kalau Banokeling kan jatuhnya Kamis Wage. Pakainya hari. Perhitungannya tetap Aboge." 
"Dengan komunikasi ini mudah-mudahan akan tergali banyak hal hingga adanya titik temu,"
Raja Keraton Yogyakarta itu juga tidak ingin DIY mengalami kejadian seperti negara-negara lain yang mengalami serangan kedua COVID-19, di mana tempat publik baru dibuka tapi sudah harus tutup lagi.
"Kami sepakat bahwa semua pihak cooling down untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak perlu, yang dapat memperpanas situasi."
"Stop melakukan rapid test masal, masif di wilayah Kota Jayapura. Karena angka kita terus bertambah, terus naik."
Pemkot minimal keluarkan dana Rp60-70 juta per hari untuk sewa hotel dan biaya pasien di hotel.
Sepekan lalu, dua anak balita di Aceh Besar jadi korban kekerasan seksual pamannya berinisial YL (49).
"Masih ada laporan warga yang masih hilang, yaitu sekitar 66 orang. Jadi ada memang beberapa lokasi itu masih tertumpuk material," 
Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi. 
Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sempat melakukan kontak dengan almarhum agar melakukan isolasi mandiri.
"Kalau COVID-19 di Makassar selesai sekitar 80 persen, maka masalah COVID-19 di Sulawesi Selatan bisa selesai. Pengendalian COVID-19 di Sulawesi Selatan sangat ditentukan pengendalian di Makassar."
Wilayah Papua yang begitu luas, dengan kondisi akses yang sulit menyebabkan masyarakat selama ini kesulitan mengadukan langsung jika ada dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM setempat.
"Untuk membereskan seluruh tata kelola yang ada termasuk protokol kesehatan karena ada beberapa yang masuk dalam lingkungan Semarang Raya,"
Jumlah tersebut sudah mulai menurun dibanding data pada dua pekan lalu yang mencapai angka 70 persen.
"Semua ruang rawat inap kita gabung menjadi dua bagian. Yaitu ruang rawat inap infeksius baik pria, wanita maupun ruang noninfeksius pria, maupun wanita. "
Jumlah kematian unggas di Merauke kemungkinan bertambah karena hingga kini diduga masih ada peternak yang belum melapor.
