KBR, Jayapura - Warga yang ingin mengadu ke Komnas HAM perwakilan Papua kini dapat menyampaikan pengaduan melalui layanan berbasis aplikasi telepon pintar (smartphone).
Pelaksana harian (Plh) Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Melchior S. Weruin mengatakan aplikasi bernama "Kas Tau Komnas HAM Papua" itu telah diluncurkan sejak pertengahan pekan lalu.
Peluncuncuran aplikasi ini selain untuk mengikuti perkembangan teknologi, juga untuk mempermudah warga menyampaikan pengaduan pada masa pandemi COVID-19 kini.
Selain itu, wilayah Papua yang begitu luas, dengan kondisi akses yang sulit menyebabkan masyarakat selama ini kesulitan mengadukan langsung jika ada dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM setempat.
"Seiring dengan perkembangan teknologi dan merespons situasi pandemi COVID-19 kini, kita membuat aplikasi layanan pengaduan terintegritas bernama Kasi Tau Komnas HAM Papua. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Saat ini sudah bisa mendownloadnya di Google Play Store, baru kemudian diinstall di HP masing-masing," kata Melchior S. Weruin, Senin (13/7/2020).
Ia mengakui aplikasi pengaduan itu masih memiliki kekurangan. Akan tetapi ia berjanji berupaya membenahinya secara bertahap.
Komnas HAM Papua berharap, dengan adanya layanan pengaduan online, dapat mempermudah warga di provinsi paling Timur Indonesia itu menyampaikan aduan kepada lembaga tersebut untuk ditindaklanjuti.
Melchior S. Weruin menambahkan, selain dapat mengadu lewat aplikasi warga juga bisa berkonsultasi dengan pihaknya, melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Editor: Agus Luqman
"Ketika pengecekan kami memang menemukan beberapa kebocoran dari pipa limbah."
"Kita lakukan optimalisasi dengan penyekatan pintu masuk di Jawa Tumur. Teman-teman dari Polda akan menjaga pintu masuk di Jatim baik antarprovinsi maupin antarkota."
Setidaknya dibutuhkan lima pegawai yang sudah terbiasa membatik untuk menyelesaikan setiap lembar Al quran.
Akibat limbah yang dihasilkan, warga sering merasa mual, pusing hingga sesak napas.
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
