Banjir bandang yang melanda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara sejak Minggu dini hari (2/6/2019) belum kunjung surut. Area yang terdampak banjir bahkan kian meluas sampai 13 desa.
"Sebelumnya hanya 8
desa yang dilanda banjir, hari ini sudah meluas hingga 13 desa." Demikian dilaporkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara, Djasmiddin, seperti
dikutip dari Antara, Selasa (4/6/2019).
Desa yang terendam banjir adalah:
- Desa Tambakua
- Desa Langgiwo
- Desa Polora Indah
- Desa Sabandete
- Desa Mopute
- Desa Longeo
- Desa Tapuwatu
- Desa Walalindu
- Desa Alawanggudu
- Desa Puuwanggudu
- Desa Labungga
- Desa Laronanga
- Kelurahan Lino Moio
Desa-desa itu tersebar di Kecamatan Langgikima, Asera, Oheo, Landawe, dan Andowia. Ketinggian banjir umumnya dua meter, tapi di beberapa titik ada pula yang sempat mencapai 4 meter.
"Akibatnya, aktivitas warga jadi terhambat bahkan beberapa titik aktivitas warga lumpuh total," kata Djasmiddin.
Menurutnya, perluasan area banjir ini disebabkan karena debit air yang besar meluap mengikuti aliran sungai.
"Rumah warga terendam, tidak sedikit warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya yang ikut hanyut terbawa air," kata Djasmiddin.
Saat ini sebagian warga yang terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat-tempat tinggi dan tenda-tenda darurat.
11 Rumah Warga Hanyut Tersapu Arus
BPBD Kabupaten Konawe Utara menyebut, ada 11 rumah warga yang hanyut terbawa arus banjir bandang.
"Ke-11 rumah warga yang hanyut tersebut adalah yang berada di bantaran sungai Walasolo dan Sungai Walalindu, sehingga saat debit air mulai meluap maka rumah warga juga ikut disapu arus,” jelasnya.
Meski rumahnya hanyut, para pemilik rumah dilaporkan sudah dievakuasi tim terpadu ke tempat pengungsian atau tenda-tenda darurat, bersama warga pengungsi lainnya.
"Saat ini warga mengharapkan bantuan seperti bahan makanan karena warga juga sedang jalani ibadah puasa," kata Djasmiddin.
BPBD Konawe Utara memperkirakan masih ada rumah-rumah lain yang terdampak parah sampai hanyut terbawa arus banjir. Namun hingga saat ini kerusakan totalnya belum terdata oleh tim.
(Sumber: ANTARA)
"Kita kan belum tahu apakah itu ormas atau apa, makanya kita masih pelajari, masih pendalaman."
“Warga membentangkan spanduk adalah protes. Karena selama 11 hari ini tidak pernah dilirik oleh negara."
Kamera yang bisa memotret kendaraan sekaligus pengemudinya, meskipun melaju dengan kecepatan tinggi hingga 400 kilometer per jam.
"Gunung (Tumpang Pitu) itu menjadi simbol untuk pelestarian lingkungan. Dikeruk terus menerus."
"Teman-teman petugas BKSDA langsung melakukan pengusiran. Mereka tadi juga minta tambahan mercon."
"Nanti kita cari partner strategis. Angkanya 1 sampai 3 triliun dan tentu pembentukan holding itu juga kalau kita tarik 4 tahun ke depan, bisa sampai 8 triliun." 
“Kita belum memastikan akan ikut ke Wakil Gubernur atau Wali Kota, karena solusi-solusi mereka hanya seperti angin surga bagi kami."
"Negara kita adalah negara hukum. Pertama-tama kita akan mempelajari aspek legalitas," kata Kapolda Jateng.
"Materi baku dari Kwarnas untuk KML adalah penanaman nasionalisme. Kalau ada isu SARA yang dimunculkan bukan dari materi, itu artinya dia tidak memahami materi itu," 
"Pembinaan saja dulu, dipanggil. Jangan-jangan gurunya agak bego kali. Masak ada yel-yel begitu? Dilihat saja dulu, dipanggil, pembina Pramukanya siapa?"
"Gagal bayar yang bertanggung jawab siapa, yang bertanggung jawab ya Jiwasraya kalau ada pihak-pihak lain ya bisa saja. Tetapi PT Hanson enggak ada urusin lagi," ujar Muchtar Arifin.
BMKG menyebut ada 7 kabupaten dan 1 kota di Sumsel yang rawan banjir dan longsor.
"(Genangan banjir) tertinggi pada hari ini pukul 13.00 WITA yaitu di wilayah Lempake, dengan ketinggian air 80 cm sampai 100 cm."
“Rencananya memang warga akan bertahan sampai 45 hari. alasan yang paling kuat karena warga punya ingatan kolektif tentang bencana. "
"Kementarian Agama akan melakukan konseling, kepada saudara-saudara kita yang ideologinya berbeda"
"Kami sekarang coba menyusun bagaimana menggunakan wilayah lain yang lebih aman untuk pengejaran." 
Riska menilai, seharusnya Pemkot Depok berfokus membenahi tata kota saja. Misalnya dengan memperhatikan infrastruktur, sebab Depok merupakan kota transit.
"Selama keluarga itu tidak pernah diutuhkan kembali, selama itu juga masalah tidak pernah bisa ketemu penyelesaiannya. Kemungkinan kita akan bentuk Pokja untuk kasus ini," tutur Sultan.