Banjir bandang yang melanda Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara sejak Minggu dini hari (2/6/2019) belum kunjung surut. Area yang terdampak banjir bahkan kian meluas sampai 13 desa.
"Sebelumnya hanya 8
desa yang dilanda banjir, hari ini sudah meluas hingga 13 desa." Demikian dilaporkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara, Djasmiddin, seperti
dikutip dari Antara, Selasa (4/6/2019).
Desa yang terendam banjir adalah:
- Desa Tambakua
- Desa Langgiwo
- Desa Polora Indah
- Desa Sabandete
- Desa Mopute
- Desa Longeo
- Desa Tapuwatu
- Desa Walalindu
- Desa Alawanggudu
- Desa Puuwanggudu
- Desa Labungga
- Desa Laronanga
- Kelurahan Lino Moio
Desa-desa itu tersebar di Kecamatan Langgikima, Asera, Oheo, Landawe, dan Andowia. Ketinggian banjir umumnya dua meter, tapi di beberapa titik ada pula yang sempat mencapai 4 meter.
"Akibatnya, aktivitas warga jadi terhambat bahkan beberapa titik aktivitas warga lumpuh total," kata Djasmiddin.
Menurutnya, perluasan area banjir ini disebabkan karena debit air yang besar meluap mengikuti aliran sungai.
"Rumah warga terendam, tidak sedikit warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya yang ikut hanyut terbawa air," kata Djasmiddin.
Saat ini sebagian warga yang terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat-tempat tinggi dan tenda-tenda darurat.
11 Rumah Warga Hanyut Tersapu Arus
BPBD Kabupaten Konawe Utara menyebut, ada 11 rumah warga yang hanyut terbawa arus banjir bandang.
"Ke-11 rumah warga yang hanyut tersebut adalah yang berada di bantaran sungai Walasolo dan Sungai Walalindu, sehingga saat debit air mulai meluap maka rumah warga juga ikut disapu arus,” jelasnya.
Meski rumahnya hanyut, para pemilik rumah dilaporkan sudah dievakuasi tim terpadu ke tempat pengungsian atau tenda-tenda darurat, bersama warga pengungsi lainnya.
"Saat ini warga mengharapkan bantuan seperti bahan makanan karena warga juga sedang jalani ibadah puasa," kata Djasmiddin.
BPBD Konawe Utara memperkirakan masih ada rumah-rumah lain yang terdampak parah sampai hanyut terbawa arus banjir. Namun hingga saat ini kerusakan totalnya belum terdata oleh tim.
(Sumber: ANTARA)
Komunitas Envigreen Society UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyebut Kali Brantas telah tercemar limbah sampah plastik
"Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Bupati. Ojek yang ada di Kota Ilaga membatasi aktivitasnya kalau keluar Kota Ilaga."
Komunitas ini berpusat di Koln, Jerman.
Para nelayan itu ditangkap pada 9 April 2021.
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the road
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.
Stok daging sapi menipis.
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."
"Untuk menentukan awal puasa, menggunakan rumus Sanemro, maka Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti kan enam. Hari keenam. Nah loro (duanya), itu dari Wage, Kliwon,”
Sumur minyak illegal bahkan merusak kawasan taman hutan rakyat (tahura) di Kabupaten Batanghari
Vaksinasi dilakukan karena siswa tingkat SMP dan SMA akan melaksanakan ujian tatap muka
“Protokol kesehatan semuanya menggunakan masker sih. Tetap dibatasi, aturan pemerintah harus dipatuhi."
"Itu kira-kira butuh waktu selama dua jam. Pukul 17.00 WIB tadi sudah berhasil dirampungkan,” 
Hari pertama uji coba perkuliahan tatap muka digelar di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keolahragaan.
Hakim tunggal PN Solo menilai pemohon gugatan praperadilan tidak memiliki hak atau kualifikasi beperkara (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini.
Ia khawatir evakuasi akan semakin sulit jika ada bencana lain yang diakibatkan siklon Seroja
“Tahun ini, itu hampir 80 persen gagal."
"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja. Dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa, maupun yang terdampak."
"Ketika BMKG mengeluarkan rilis tentang bahaya La Nina yang akan melanda di NTT dengan badai dan sebagainya, seharusnya pemerintah harus melakukan evakuasi."
