Share This

Pemkot Balikpapan Larang Ormas Sweeping Rumah Makan Selama Ramadan

Pemerintah Kota Balikpapan melarang Ormas-ormas melakukan aksi sweeping ataupun razia ke rumah-rumah makan selama Ramadan ini.

BERITA , NUSANTARA

Kamis, 17 Mei 2018 16:32 WIB

Ilustrasi: Imbauan petugas selama Ramadan. (Foto: ANTARA)

KBR, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melarang Ormas-ormas melakukan aksi sweeping ataupun razia ke rumah-rumah makan selama Ramadan ini. Pelaksana tugas Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud mengatakan telah menyampaikan larangan ini ke masing-masing pimpinan ormas.

Instruksi itu dilakukan agar tak ada pihak yang melanggar aturan.

"Menyampaikan jangan merazia ke warung-warung makan. Secara lisan kami juga sudah menyampaikan nanti kepada ketua-ketuanya, jangan mengadakan sweeping-sweeping yang tidak sesuai aturan," kata Rahmad Masud, Kamis (17/5/2018).

Namun dia juga meminta agar para pemilik warung makan menghormati mereka yang menjalankan puasa. Misalnya, dengan tidak terlalu terbuka menyajikan lapak jajanan.

Langkah ini dilakukan demi menjaga agar situasi Kota Balikpapan tetap kondusif. Kalaupun ada yang hendak melakukan aksi, Masud meminta Ormas tersebut berkoordinasi terlebih dulu dengan pemerintah kota ataupun aparat setempat.

"Artinya berkoordinasilah dengan pemerintah, dengan aparat, biar kita sama-sama bisa menjaga suasana kondusif Kota Balikpapa. Itu intinya."

Sebelum Ramadan, tambah Rahmad Masud, Petugas Pemkot telah merazia sejumlah lokasi yang dianggap kerap terjadi transaksi prostitusi. Termasuk menyurati seluruh tempat hiburan malam (THM) agar tidak buka saat Ramadan hingga hari raya.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.