Share This

Gubernur Tawarkan Anak Pengungsi Ahmadiyah Sekolah Gratis di Pesantren

"Kalau ada yang mau masuk Pondok pesantren NW kita tidak akan batasi berapapun itu,”

BERITA , NUSANTARA

Senin, 28 Mei 2018 15:44 WIB

Rumah jamaah Ahmadiyah desa Greneng Lombok Timur dirusak sekelompok orang.

KBR, Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat  M. Zainul Majdi meminta agar lembaga Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Lombok Timur menerima anak-anak jamaah Ahmadiyah untuk bersekolah di tempatnya. Sehingga dengan begitu, anak-anak jemaat Ahmadiyah bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak ditengah kondisi yang terjadi saat ini.

Gubernur NTB M. Zainul Majdi mengatakan, jika ada dari anak-anak jemaat Ahmadiyah misalnya yang ingin belajar di pondok pesantren Nahdatul Wathan (NW), maka akan diberikan kesempatan tanpa membatasi jumlah anak-anak yang akan belajar di Ponpes itu.

“Sekarang memang untuk sementara sudah disiapkan di Loka Latihan Kerja Lombok Timur. Pondok-Pondok Pesantren sangat siap dan dengan senang hati menerima anak-anak dari warga Ahmadiyah untuk bisa belajar di pesantren. Kalau ada yang mau masuk Pondok pesantren NW kita tidak akan batasi berapapun itu,” kata M Zainul Majdi.

Gubernur juga berjanji akan memberikan pendidikan gratis kepada jemaat Ahmadiyah yang akan belajar di Ponpes NW. Semua keperluannya akan ditanggung mulai dari alat tulis hingga seragam sekolah. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak pendidikan yang layak bagi seluruh siswa di daerah ini.

Jamaah Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya di Desa Greneng pada Sabtu (19/5) lalu kini masih diungsikan di bangunan Loka Latihan Kerja Kabupaten Lombok Timur. Mereka terusir dari kampung halaman setelah segerombolan orang menyerang dan merusak rumah mereka.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.