KBR, Bandung- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) tengah membahas opsi lockdown atau karantina wilayah dengan pemerintah pusat.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut opsi itu diusulkan Anggota DPR, kemudian dilayangkan ke pemerintah pusat demi menekan jumlah paparan pandemi Covid-19.
"Yang jadi problem hari ini, ODP melonjak. ODP melonjak karena orang-orang yang harusnya tinggal di Jakarta, mempergunakan tidak kerja (kerja dari rumah) ini malah pulang ke daerahnya seperti mudik," kata Ridwan dalam keterangan resminya, Kamis (26/3/2020).
"Nah, ini yang menjadi kendala besar (kenaikan jumlah ODP), sehingga kita akan lakukan sebuah tindakan yang lebih preventif," lanjutnya.
Ridwan Kamil mengaku masih menunggu jawaban dari pemerintah pusat soal opsi karantina wilayah ini.
Berita Terkait: Tes Massal Covid-19 Jabar: Fokus di Bodebek dan Bandung Raya
Berdasar data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), sampai Kamis (26/3/2020) jumlah orang dalam pemantauan (ODP) di Jabar mencapai 3.669 orang. Sebanyak 2.045 orang sedang dalam pemantauan, sedangkan 1.264 orang sudah selesai dipantau.
Jumlah kasus positif Covid-19 di Jabar sudah mencapai 73 orang. Lima orang di antaranya dinyatakan sembuh, dan sepuluh orang meninggal.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut ada sejumlah wilayah di Jabar dengan tingkat infeksi Covid-19 tinggi, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya.
Editor: Sindu Dharmawan
"Kita akan kerja dari rumah itu mulai tanggal 19 (Oktober 2020) sampai 19 Januari (2021). Nanti diatur oleh kepala dinas atau kepala badan, kepala bidang,"
Musim hujan kali ini bersamaan dengan terjadinya fenomena alam La Nina, yang berdampak naiknya curah hujan hingga 40 persen.
"Kita temukan yang tak bermasker kita beri masker dan pemahaman pentingnya patuh protokol kesehatan." 
Jika Anda takut tes, padahal gejalanya mengarah ke sana, dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus start to care. Dengan tidak melakukan tes, itu sama saja kita egois.
Banyak cerita personal yang menggambarkan dinamika hubungan perokok dan nonperokok di tengah kita – cerita yang punya banyak relevansi bagi banyak di antara kita. Blogger juga pencerita yang baik, ditambah dengan penggunaan data yang tepat, maka tulisan m
MRP ingin mendengar pendapat masyarakat asli Papua mengenai kelanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang berakhir pada 2021.
"Jangan sampai, mereka yang kena itu, belanja ke mana-mana sehingga membahayakan orang lain."
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
Sepak terjang Bambang membela warga dalam konflik lahan menjadi duri bagi PT Sintang Raya. Ia pun diadukan ke polisi atas tuduhan pemalsuan. 
"Sebagian masih menolak atau tidak mengijinkan anaknya masuk sekolah, sebagian lagi mendukung anaknya segera masuk sekolah. "
"Setelah kami lakukan rapid tes sebanyak 19 orang Reaktif COVID-19, dan setelah dilakukan tes swab sebanyak 4 orang Positif COVID-19,"
“Klaster perkantoran sudah tidak ada lagi, yang ini dari masyarakat dari hasil tracing dan mereka yang paling banyak itu mereka yang dirawat di rumah sakit,”
"Tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya."
"Dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar," 
"Tetap 3M. Maksimal 30 persen. Pembatasan karyawan, karyawan dalam satu pabrik dibagi menjadi tiga shift per minggu,” 
"Nanti formula pelaksanaan rapid test dilakukan di setiap kecamatan. Tujuannya untuk deteksi awal,“
"Maka pertengahan November mass productionnya sudah bisa mulai,“
"Dampak yang kita harapkan adanya penguatan perilaku sehat mendorong lainnya mematuhi protokol kesehatan."
"Kalau dilihat masih 54 persen atau sekitar 61 tempat tidur yang tersedia."
"Sebagian besar OTG. Memang positif tapi tidak bergejala."
