Share This

Jual Lebihi HET, Disdag Balikpapan Ancam Cabut Izin Distributor Beras

"Ternyata kan di lapangan beras medium ada yang dijual Rp 8.500 kemudian beras premium ada yang dijual Rp 13.400,”

BERITA , NUSANTARA

Rabu, 07 Feb 2018 14:15 WIB

Ilustrasi (Foto: KBR/M. Ridlo)

KBR, Balikpapan– Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memastikan akan membekukan izin distributor beras yang memainkan harga dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) pada musim panen Maret 2018. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan M. Soufan mengatakan, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdangan Nomor 57 Tahun 2018 yakni membekukan izin distributor yang memainkan harga tidak sesuai HET.

Menurutnya, pada awal Februari lalu, dari hasil inspeksi mendadak (sidak), ditemukan ada belasan distributor beras yang memainkan harga beras premium maupun medium dan tidak sesuai HET. Pasca  sidak, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan surat teguran keras. Jika pada musim panen mendatang, ketahuan memainkan harga maka akan langsung dicabut ijinnya.

Berdasarkan HET, harga beras premium di Kota Balikpapan Rp 13.300 per kilogram dan beras medium Rp 9.840 kilogram.

“Yang kita patok itu (HET) premium Rp 13.300, medium itu Rp 9.840. Ternyata kan di lapangan beras medium ada yang dijual Rp 8.500  kemudian beras premium ada yang dijual Rp 13.400,” ujar M. Soufan, Selasa (07/02).

Selama ini Pemerintah Kota Balikpapan mendatangkan beras dari Pulau Sulawesi maupun Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya suplai dari Kabupaten Penajam Paser Utara tidaklah cukup.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.