Sambut Ibu Kota Baru, Pemprov Kaltim Garap 4 Megaproyek di 2020

"Pemprov Kaltim berupaya menghindari megaproyek dengan biaya APBD, tetapi diarahkan untuk dapat masuk dalam skema pembiayaan Proyek Strategis Nasional," kata Gubernur Kaltim.

BERITA | NASIONAL | NUSANTARA

Kamis, 09 Jan 2020 14:22 WIB

Author

Adi Ahdiat

Sambut Ibu Kota Baru, Pemprov Kaltim Garap 4 Megaproyek di 2020

Rombongan Presiden Jokowi saat meninjau lokasi calon ibu kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Tahun ini Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan mulai menggarap empat Proyek Strategis Nasional (PSN) di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara, calon ibu kota negara baru.

Melansir laman milik Pemprov Kaltim, proyek-proyek nasional itu meliputi:

  • Normalisasi Sungai Karang Mumus di Samarinda dan pembangunan waduk di Kabupaten Paser.
  • Pembangunan jalan perbatasan sepanjang 280 kilometer di kawasan Kabupaten Mahakam.
  • Penyelesaian Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  • Pembangunan Tol Samarinda-Bontang sepanjang 90 kilometer.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menegaskan bakal menghindari pemakaian anggaran daerah dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut.

"Pemprov Kaltim berupaya menghindari megaproyek dengan biaya APBD, tetapi diarahkan untuk dapat masuk dalam skema pembiayaan Proyek Strategis Nasional," kata Isran Noor, Rabu (8/1/2020) kemarin.


Mengintip Skema Pembiayaan Proyek Strategis Nasional

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, proyek infrastruktur nasional bisa dibiayai lewat berbagai skema, yakni:

  • Pembiayaan dari APBD atau APBN;
  • Jika APBN terbatas, pendanaan dilakukan melalui pinjaman luar negeri dan penerbitan surat utang, atau;
  • Pemerintah bekerja sama dengan investor swasta.

DJKN juga menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) bisa didanai sepenuhnya oleh investor swasta. Salah satu contohnya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 75 persennya berasal dari utang pemerintah ke China Development Bank, dan 25 persen sisanya berasal dari ekuitas atau modal bersama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 14

Kabat Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Bagaimana Toleransi saat Minim Interaksi?