Share This

Ratusan Petani Pati Demo Tolak Impor Beras

"Jangan mencekik petani yang mau menikmati hasil pertanian saat ini,”

HEADLINE , BERITA , NUSANTARA

Senin, 22 Jan 2018 11:44 WIB

Ratusan petani Pati, Jateng berunjukrasa menolak impor beras, Senin (22/01). (Foto: KBR/Agus P.)

KBR, Pati– Ratusan petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa ke Kantor Bupati dan DPRD, Senin pagi (22/1). Mereka memprotes kebijakan Pemerintah melalui Menteri Perdagangan RI, yang telah mengimpor beras ratusan ribu ton.

Kebijakan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand dinilai mencekik dan melukai petani.  Koordinator aksi Petani Berdikari Pati Kidul Suhadi mengatakan, seluruh petani merasa dikhianati dengan kebijakan impor   yang berdampak harga gabah panen dan beras di pasaran turun.

“Solusinya gampang, kalau Menteri Perdagangan dan Presiden Jokowi mau melihat ke daerah-daerah, bahwa Januari, Pebruari dan pertengahan Maret panen raya. Tidak cuma di Jawa tapi juga sebagaian di luar Jawa. Semestinya kalau mau impor harus ditahan, jangan dimasukkan dulu. Paling tidak pada bulan-bulan, Agustus, atau bulan apa?  Jadi itu yang dibutuhkan, jangan mencekik petani yang mau menikmati hasil pertanian saat ini,” tuturnya.

Saat berunjuk rasa Petani Berdikari Pati Kidul juga akan menyampaikan tuntutannya kepada Bupati dan Ketua DPRD Pati, untuk mendesak Presiden Jokowi  mengganti Menteri Perdagangan, bila tetap memaksakan kebijakannya mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton.

Koordinator aksi Petani Berdikari Pati Kidul Suhadi menambahkan, sejak mencuat kebijakan impor beras oleh Menteri Perdagangan, harga gabah panen terus turun. Dari Rp  28juta/hektar kini turun hingga Rp 20juta/hektar. Kebijakan impor beras untuk menurunkan harga beras, merupakan kebijakan yang tidak propetani dan tidak adil.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.