Wagub Jateng Tak Setuju Santri Dapat Kompensasi Mudik

"Dan untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, lebih baik ditahan dulu."

KBR, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta para pengurus pondok pesantren di Jateng untuk tidak mengizinkan para santri mudik ketika Lebaran tahun ini.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen mengatakan larangan mudik termasuk bagi santri harus dipahami sebagai ikhtiar menekan angka penularan COVID-19.

"Dan untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah, lebih baik ditahan dulu. Untuk kita sendiri akan berkoordinasi dengan ponpes, karena saat ini mereka sudah libur. Sebagian juga sudah ada yang pulang. Harapannya kan agar tidak ada gerombolan," kata Gus Yasin kepada KBR di Semarang, Senin (26/4/2021).

Menurut Gus Yasin, meski saat ini sebagian pondok pesantren di Jawa Tengah telah meliburkan para santri, namun ia meminta pengurus pondok tetap memantau anak didiknya yang masih berada di dalam area pondok.

"Memang sebagian sudah ada yang libur, tapi juga masih banyak yang di ponpes," katanya.

Gus Yasin juga akan berkoordinasi dengan pengurus pondok pesantren untuk memfasilitasi santri yang tidak mudik agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman.

"Semoga nanti akan diadakan zoom, agar mereka tetap komunikasi dengan orang tua," kata Gus Yasin.

Pada awal April lalu, Taj Yasin Maemoen mengingatkan pentingnya kewaspadaan tinggi terkait kemungkinan klaster baru di pondok pesantren. Awal April lalu, ada puluhan santri di sejumlah pesantren di Klaten dan Solo Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif COVID-19.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin meminta pemerintah daerah memberikan dispensasi kepada para santri agar bisa mudik di tengah pandemi pada Lebaran tahun ini.

Juru bicara Wakil Presiden Maruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa telah memberi contoh yang baik. Pemprov Jawa Timur, kata Masduki, memperbolehkan para santri mudik saat lebaran.

Masduki berharap pemerintah daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat memberi keringanan bagi para santri agar bisa mudik. Maruf menyarankan agar organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ikut mengusulkan dispensasi larangan mudik bagi santri.

Editor: Agus Luqman