Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Ternak, Begini Langkah Kementan

"Penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada."

KBR, Jakarta-  Kementarian Pertanian melakukan sejumlah upaya   untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyon menyebut dari segi anggaran, pemerintah mengalokasikannya untuk penanganan PMK yang saat ini menjadi fokus Kementan. 

Kata dia, pemerintah juga berencana melakukan refocusing dana untuk PMK.

"Jadi prinsipnya adalah sampai saat ini dengan kemampuan anggaran yang ada, kami melakukan beberapa tindakan SOS terutama yang berkait dengan baik menyangkut masalah pendataan, kemudian yang kedua adalah menyangkut masalah penatakelolaan lalu lintas ternak antarwilayah. Kemudian juga penyediaan daripada obat-obatan dari anggaran yang saat ini ada. Dan nanti tentu kami juga sebenarnya sudah membicarakan terkait dengan refocusing setelah bawah menteri memberikan arahan kepada kami untuk dilakukan itu," kata dia saat rapat dengan DPR, Rabu (8/6/22).

Kata dia, pemerintah berencana menambahkan anggaran kepada Dirjen Peternakan dari refocusing eksternal masing-masing eselon 1 untuk menambahkan dukungan anggaran terhadap kegiatan yang konkrit dari pada penanganan PMK. 

Baca juga:

• Tangani Wabah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemerintah akan Impor Vaksin
• PMK Meluas, Kementan Perketat Arus Lalu Lintas Ternak Antardaerah

Selain itu kata dia, langkah konkrit untuk untuk menangani PMK tidak dari perspektif pemerintah pusat saja, namun juga daerah. Ia mengklaim berkomunikasi dengan gubernur, bupati serta walikota untuk koordinasi penanganan PMK. 

Selain itu terkait dorongan DPR agar penetapan wabah PMK menjadi bencana atau darurat nasional, kata dia sejauh ini baru keluar dua surat keputusan Menteri Pertanian, yaitu untuk Jawa Timur dan Aceh melalui surat gubernur. Ia juga menyebut belum banyak daerah yang mau dinyatakan atau ditetapkan sebagai daerah wabah.

Vaksin

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah  menjelaskan pemerintah telah mengimpor vaksin darurat sebesar tiga juta dosis yang bersumber dari APBN PKH. Vaksin itu berasal dari Prancis dengan estimasi kedatangan minggu kedua Juni 2022. 

Selain itu kata dia, ada vaksin dari mitra yakni Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang akan tiba pada 12 Juni. Kemudian vaksin dari kerja sama Australia 500 ribu sampai 1 juta, Brasil 100 ribu sampai 1 juta, Selandia Baru 100 ribu dosis dengan perkiraan akan tiba pada 1 Juli 2022. 

“Untuk pengembangan vaksin di Pusat Veteriner Farma, saat ini lagi proses untuk persiapan, dan estimasi akan dimulai di bulan Agustus-September 2022,” kata Nasrullah. 

Kebutuhan vaksin tahun 2022 diperkirakan kurang lebih 17 juta. Untuk cakupan 80 persen dari populasi provinsi terdampar dan frekuensi vaksinasi sebanyak 3 kali, 2 kali tahun 2022 dan 1 kali di tahun 2023. Kebutuhan vaksin untuk tahun 2022 sebanyak 27,2 juta dosis.

Editor: Rony Sitanggang