Usai Hadiri Peringatan May Day, Prabowo Diminta Tak Sekedar Obral Janji

"Peringatan May Day harus dirayakan dengan semangat perlawanan. Bukan bermesra-mesraan dengan rezim yang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat,” ujar Sunarno

AUTHOR / Shafira Aurel

-

EDITOR / Resky Novianto

Jumat 02 Mei 2025 pukul 17.45 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta- Hari buruh internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan momen penting bagi para pekerja yang menyerukan tuntutan atas hak-hak yang diperjuangkan untuk disebarluaskan.

Namun, pada perayaan May Day kali ini terlihat berbeda. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Prabowo menjadi presiden RI kedua yang menghadiri perayaan May Day, setelah Presiden RI ke-1 Soekarno.

Dalam kesempatan itu, kepala negara menegaskan sejumlah komitmen dan janjinya terhadap kesejahteraan para buruh.

Pertama, berjanji untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan ingin menghilangkan kemiskinan dari Indonesia.

"Saudara (kaum buruh) tak pernah tinggalkan saya. Empat kali saya kalah, yang kelima kita menang. Saya ingin sampaikan di sini, saya merasa menjadi presiden buruh, presiden petani, presiden nelayan, presiden orang yang susah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," ujar Prabowo di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Kedua, Prabowo akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKN) sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Kata dia, nantinya lembaga ini akan bertugas untuk mempelajari penghapusan outsourcing, mengkaji persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, serta menilai dan memberikan nasihat terhadap undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

"Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang terdiri dari tokoh-tokoh perwakilan buruh dari seluruh Indonesia," katanya.

Ketiga, Prabowo berjanji akan mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Keempat, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat. Pertemuan itu, menurutnya, bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pelaku usaha secara langsung, guna mencari solusi yang berkeadilan.

“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya-kaya sendiri,” imbuhnya.

Terbelah Jadi Dua Kubu

Selain kehadiran Presiden yang menjadi sorotan dalam perayaan May Day. Hal menarik lainnya yaitu terpecahnya menjadi dua kubu. Yakni kubu yang menyambut baik sikap pemerintah, serta kubu yang berseberangan.

Komitmen Pemerintah Disambut Baik

Kaum buruh yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) menyambut baik komitmen pemerintah.

Aliansi buruh yang merayakan May Day bersama Presiden Prabowo adalah Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai janji-janji yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya saat peringatan May Day 2025 merupakan bukti keberpihakan negara kepada kaum buruh.

“Banyak sekali hari ini, Prabowo memberikan sebuah harapan, optimisme, dan perlindungan pada kaum buruh. Kami buruh percaya. Boleh saya klaim, 90 persen buruh Indonesia mendukung Pak Prabowo, berada di barisan Pak Prabowo, dan akan berjuang bersama Pak Prabowo hingga kesejahteraan kaum buruh terwujud," ucapnya di Monas.

"Untuk itu, kerja sama antara pemerintah dan serikat buruh harus terus dijaga untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap inklusif” sambungnya.

Said juga mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Buruh tahun ini merupakan sejarah yang berulang.

Kata dia, kedatangan Presiden Prabowo menjadi sebuah jawaban atas enam tuntutan yang disampaikan teman-teman buruh.

Enam tuntutan yang dimaksud yakni; upah layak, penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, pengesahan RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset.

Belum Waktunya Berdampingan dengan Rezim

Sementara itu, beberapa aliansi buruh lainnya, justru memilih untuk menggelar aksi demo May Day 2025 di depan gedung DPR RI.

Mereka yakni GSBI, KASBI, FKI, APBI, Serikat Tani, Serikat Mahasiswa Indonesia, AJI, Walhi hingga Greenpeace.

Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan belum saatnya kaum buruh 'bermesraan' dengan pemerintah.

Itulah yang menjadi alasan mengapa beberapa kaum buruh tidak ikut aksi di Monas.

"Kami melakukan aksi yang berbeda dengan beberapa serikat pekerja yang melakukan May Day Fiesta di Monas yang berbarengan dengan Presiden Prabowo. Karena menurut kami, saat ini situasi atau kondisi buruh Indonesia dalam situasi yang sangat buruk, dan kami perlu mengkritisi kebijakan pemerintah. Peringatan May Day harus dirayakan dengan semangat perlawanan. Bukan bermesra-mesraan dengan rezim yang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat,” ujar Sunarno di depan Gedung DPR RI, Kamis (1/5/2025).

Sunarno menyebut, mulanya aksi May Day akan dilakukan di kawasan Sudirman-Thamrin dengan long march dimulai dari kawasan Dukuh Atas hingga Istana Negara. Namun, hal itu batal terjadi. Salah satu alasannya karena Presiden Prabowo Subianto ikut peringatan May Day di kawasan Monas, serta adanya dugaan intimidasi.

Meski demikian, Sunarno tidak menjelaskan secara rinci intimidasi seperti apa yang didapat.

“Ya, betul (ada intimidasi). Kawan-kawan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat kemarin sebenarnya mau melakukan aksi di Istana Negara dengan titik kumpul Bundaran HI. Beberapa serikat buruh berkumpul dengan presiden, dan kami tidak diberi ruang. Aksi di Bundaran HI maupun di depan Istana tidak diperbolehkan. Jadi memang ruang demokrasi kita makin sempit,” katanya.

Dalam aksi May Day yang digelar di DPR ini, mereka menuntut menuntut pencabutan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, ancaman PHK, hentikan penggusuran pemukiman dan tanah-tanah rakyat, menghentikan Proyek-Proyek PSN, sahkan RUU Masyarakat dan RUU PPRT, serta cabut UU TNI dan Tolak Militer Masuk Kampus, Pabrik dan Desa, ataupun urusan sipil lainnya.

Baca juga:

- Alasan Pembagian Sembako hingga Sayuran dalam Aksi May Day di Solo

Prabowo Diminta Tak Hanya Obral Janji

Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Payaman Simanjuntak meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak hanya sekedar mengobral janji semata terkait persoalan kesejahteraan kaum buruh.

Sebab menurutnya, pemerintah selama ini belum bekerja secara sungguh-sungguh dalam menciptakan kesejahteraan itu.

"Perlu tindakan dan aksi yang lebih nyata yang dilakukan pemerintah untuk membuktikan keberpihakannya kepada kaum buruh. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata manis saja," ujarnya kepada KBR, Jumat (2/5/2025).

Meski demikian, Payaman mengapresiasi kehadiran Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Payaman menilai komitmen pemerintah yang disampaikan belum clear dan belum bisa menjadi sebuah jaminan kesejahteraan. Salah satu yang disorot yakni terkait penghapusan outsourcing.

"Maksud beliau menghapus outsourcing memerlukan penjelasan, outsourcing yang mana yang mau dihapus?. Kalau semuanya dihapus, semua bisnis di Indonesia ini akan tutup. Penghapusan outsourcing tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan pekerja dapat dinaikkan melalui perbaikan upah dan jaminan sosial. Outsourcing itu banyak bentuknya," tuturnya.

Pemerintah Diminta Segera Hentikan Badai PHK

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang marak terjadi masih menjadi pr besar yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Effendi mengatakan badai PHK adalah masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah.

Sebab, jika pemerintah abai dalam masalah PHK ini, maka ke depan akan banyak masyarakat yang terus menjadi korban dan hak nya terenggut.

"Gelombang PHK-nya akan terus meningkat. Faktor pertama karena faktor pasar yang menurun, daya beli masyarakat menengah kita ke bawah menurun. Kemudian ada efisiensi anggaran. Nah efisiensi ini menutup peluang-peluang bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan tambahan income," ujar Tadjudin kepada KBR, Jumat (28/2/2025)

"Itu menyebabkan perusahaan-perusahaan banyak yang kemudian kehilangan pasar, yang menyebabkan kemudian mereka terpaksa tidak bisa bertahan atau pailit yang kemudian berujung PHK," imbuhnya.

Tadjudin pun mendesak pemerintah mengkaji kembali segala kebijakan yang memberatkan kaum buruh seperti UU Ciptaker, serta membuat gebrakan baru untuk mewujudkan kesejahteraan buruh.

"Lapangan pekerjaan baru tidak terbuka kalau investasi itu tidak datang. Tapi usaha pemerintah bagaimana mendatangkan investasi itu kan belum kedengaran apa yang dilakukan. Dulu kalau gak salah tahun 2024, kita banyak bicarakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mempermudah investasi masuk, tapi ternyata sampai sekarang itu tidak ada hasilnya," tuturnya.

"Kalau pemerintah masih banyak omon-omon atau hanya ngomong-ngomong tidak melakukan tindakan-tindakan secara cepat atau implementasi di pemerintahan secara cepat, tentu kondisi ini akan semakin sulit," pungkasnya.

Baca juga:

- Jurnalis hingga Persma Jadi Sasaran Represifitas Aparat Saat Meliput May Day di Semarang