Sweeping Pernik Natal, PP Muhammadiyah Setuju Fatwa MUI Jadi Dasar Penindakan Polisi

PP Muhammadiyah menyatakan setuju fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan atribut keagamaan non-muslim, dijadikan dasar bertindak kepolisian.

Sebab menurutnya, apabila fenomena itu tidak diberi fatwa maka akan berpotensi menimbulkan konflik.

"Ya seperti Kapolres itu malah bagus kan, sebab nanti misalnya itu tidak didorong oleh polisi lalu umat Islam yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Lalu perusahaan itu menyelenggarakan upacara Natal misalnya," pungkas Busyro Muqqadas di Kantor Muhammadiyah Jakarta, Selasa (20/12/2016).

"Lalu pegawai yang tidak Kristen kemudian merasa diharuskan menggunakan atribut-atribut yang tidak sesuai ajaran Islam, yang diyakini dan itu tidak diberi fatwa. Justru potensial menimbulkan konflik yang kemudian konflik itu bisa meluas. Dan itu tidak diinginkan oleh siapapun juga," lanjutnya.

Baca: Polisi Tetapkan Pelaku Sweeping Restoran di Solo Jadi Tersangka

Justru Busyro mengkritik pernyataan Kapolri yang menilai fatwa MUI bukan termasuk hukum positif. Padahal menurutnya, fatwa MUI itu termasuk norma agama. Dan, Indonesia menganut empat norma di mana salah satunya adalah norma agama.

"Dan sudah ada undang-undang yang berdasarkan agama. Misalnya UU Perkawinan bagi yang Islam ada UU Zakat, UU Haji itu kan norma agama yang dipositifkan."

Ia pun menuturkan, masing-masing norma tersebut saling melengkapi dan memperkuat sistem hukum di Indonesia. Fatwa MUI itu menurutnya, adalah penegasan dari norma agama yang telah diatur oleh konstitusi.

Baca: Asosiasi Ritel Tolak Ormas Datang ke Mal