NASIONAL
Skema Baru Subsidi BBM, Pengamat Sarankan Bantuan Langsung Pakai Virtual Account Nontunai
"Intinya, subsidi itu tidak melekat pada barang. Siapapun beli dengan harga keekonomian. Hanya saja, masyarakat miskin atau yang dianggap berhak itu mendapat subisidi."
AUTHOR / Ardhi Ridwansyah
-
EDITOR / Agus Luqman

KBR, Jakarta - Senior Policy Adviser Indo-Pacific pada lembaga Centre for Policy Development (CPD) Ruddy Gobel menilai skema campuran penyaluran subsidi BBM lewat barang dan bantuan langsung tunai (BLT) yang direncanakan pemerintah merupakan siasat untuk meredam kenaikan harga.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan skema baru subsidi BBM adalah kombinasi antara subsidi pada barang dan bantuan langsung.
Menurut Ruddy, bila nantinya harga BBM naik menjadi harga nonsubsidi, maka BLT menjadi kompensasi dari kenaikan tersebut.
Ruddy juga menilai pengemudi ojek daring berhak mendapatkan subsidi BBM.
Berikut wawancara dengan Senior Policy Adviser Indo-Pacific pada Centre for Policy Development (CPD) Ruddy Gobel:
Apa dampak turunan penyaluran BBM subsidi skema campuran, berupa subsidi barang dan BLT?
Secara teori dan berdasarkan bukti yang selama ini kita lihat ya begitu harusnya. Jadi idenya adalah ketika BBM naik atau harganya terkoreksi, maka (kenaikan itu) akan memberikan dampak terhadap transportasi, logistik, dan kemudian ada ikutan. Dampak ikutan itu akan menyebabkan terjadinya inflasi. Tapi inflasinya biasanya bersifat sementara karena dia akan kembali lagi pada kondisi atau dia akan menjadi lebih stabil lagi.
Selama terjadi koreksi (kenaikan harga), syok dalam ekonomi ini biasanya terjadi di kelompok masyarakat miskin. Mereka terdampak dari sisi daya beli dan konsumsi. Sebagai kompensasi dampak itu, diberikanlah Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Biasanya BLT sifatnya temporer, dua bulan, tiga bulan. Setahu saya rata-rata itu di dalam periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi kalau ditanya dampak, memang tujuannya untuk meredam dampak itu. Tapi poinnya di sini menurut saya, kita punya kesempatan melakukan reformasi yang fundamental, bukan hanya sekadar pendekatan sebelumnya, dengan mengoreksi (naikkan) harga lalu memberikan BLT.
Subsidi BBM untuk kendaraan pelat kuning dinilai mengancam sopir ojol karena mereka bisa jadi tidak akan mendapat subsidi?
Kalau mau difokuskan pada pelat kuning, saya setuju. Karena memang tujuannya adalah mendorong supaya transportasi dan logistik menjadi affordable (terjangkau). Jadi mestinya fokus ke transportasi umum, kemudian truk-truk yang terlibat dalam proses logistik.
Sekarang pertanyaanya, ojol gimana? Kalau kita melihat paradigma saya tadi, kita enggak lihat dia kaya atau miskin. Kita melihatnya dari mana perspektifnya, apakah dia terlibat dalam trasportasi dan logistik atau tidak? Kalau pemerintah melihat ojol ini merupakan bagian dari transportasi umum dan logistik, menurut saya harus dikasih (subsidi). Karena BBM itu harusnya bukan instrumen untuk masyarakay miskin dan rentan.
Kalau LPG dan listrik iya, untuk masyaraka miskin dan rentan. Tapi kalau BBM itu instrumen untuk mendukung transportasi dan logistik. Jadi saya melihat ojol itu bagian dari transportasi dan logistik. Dia bantu kita mengantar barang dan segalam macam, sehingga menurut saya mereka berhak mendapatkan (subsidi). Tinggal mekanismenya seperti apa.
Bagaimana skema ideal penyaluran BBM subsidi?
Reformasi kebijakan subsidi yang ideal adalah subsidi dialihan dari subsidi barang menjadi subsidi bersasaran langsung. Artinya, nanti harga-harga komoditas energi termasuk BBM itu disetarakan dengan harga keekonomian.
Jadi tidak ada lagi disparitas harga. Masyarakat yag dianggap berhak itu nanti diberikan sejumlah nilai nontunai, untuk dia gunakan membeli komoditas energi. Baik itu BBM, elpiji maupun listrik.
Sehingga kemudian masyarakat yang berhak itu tetap dapat harga yang lebih murah dibandingkan orang yang lebih kaya. Tapi intinya subsidi itu tidak melekat pada barang. Siapapun beli tapi harganya harga keekonomian. Hanya saja, masyarakat miskin atau yang dianggap berhak itu mendapat subisidi. Kalau usulan saya, nilai nontunai yang melekat pada virtual account, mereka sehingga kalau mereka pergi ke pom bensin, mereka punya deposit.
Virtual account di rekening bank penerima aja cukup. Tidak perlu bikin rekening baru. Sedangkan, transaksinya bisa melalui fintech provider, seperti LinkAja yang sudah kerjasama dg Pertamina.
Baca juga:
- Skema Subsidi BBM Hampir Rampung, Ada Tiga Formula
- Sinyal Ojol Dilarang Memakai BBM Subsidi, SPAI Tolak Keras
Komentar
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!