Ribuan CASN Mundur, Momentum Evaluasi BKN dan Kementerian PAN-RB

Perlu ada sosialisasi terkait hak, kewajiban, serta larangan bagi calon ASN sebelum mengikuti tes.

AUTHOR / Aura Antari, Sindu

-

EDITOR / Sindu Dharmawan

Kamis 24 April 2025 pukul 13.15 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta– Mundurnya ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus jadi momentum refleksi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman, dua instansi penyelenggara rekrutmen ASN itu perlu mengkaji kembali tata kelola agar tetap transparan dan menguntungkan semua pihak. Sehingga kejadian seperti ini tidak terulang.

"Dalam arti, publik itu sebetulnya harus sudah diinformasikan. Berapa yang dibutuhkan, kemudian nanti penempatannya di mana, kemudian pengangkatannya kapan, itu mesti benar-benar clear dari awal. Jangan sampai ada perubahan dalam proses perjalanan itu, kan. Itu yang mungkin juga membuat para ASN itu mengundurkan diri gitu, ya," ujarnya kepada KBR, Rabu, 13 April 2025.

Hak dan Kewajiban

Kata dia, perlu ada sosialisasi terkait hak, kewajiban, serta larangan bagi calon ASN sebelum mengikuti tes. Sebab, sebagian besar alasan CASN yang mundur karena penempatan terlalu jauh dari domisili.

"Karena itu menurut kami kalau alasannya betul seperti itu, artinya ke depan yang perlu diperhatikan adalah soal sosialisasi terkait dengan hak, kewajiban, atau larangan bagi ASN sebelum mereka mengikuti tes PNS atau tes ASN itu," ujarnya.

"Artinya akar soalnya itu berarti di calon-calon ASN. Karena ketika mereka melakukan atau mengikuti tes seleksi ASN, mereka sudah harus mengetahui bahwa salah satu sumpah dari ASN itu adalah bersedia ditempatkan dimana saja," imbuhnya.

Penundaan

Herman mengatakan dinamika penundaan pengangkatan mungkin jadi alasan lain mundurnya ribuan ASN tersebut. Pengangkatan CASN 2024 diundur pada Oktober 2025 yang semula dijadwalkan Maret 2025.

Sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundur pada Maret 2026 yang semula dijadwalkan Oktober 2025. Pemerintah bermaksud melakukan pengangkatan secara serentak.

"Jangan sampai juga pengunduran diri ini karena berkaitan dengan proses penundaan pengangkatan. Yang mundur seharusnya bulan Maret kemarin, kemudian diundur katanya paling lambat Oktober," ujarnya.

"Atau kalau dalam pemberitaan sebelumnya itu paling lambat untuk PPPK Maret tahun depan. Jangan sampai juga pengunduran diri ini terjadi karena dinamika seperti itu. Tetapi, iitu perlu ditelusuri kembali lagi terkait dengan alasan mereka," ungkapnya.

Desakan DPR

Evaluasi proses rekrutmen CASN juga disampaikan sebagian anggota wakil rakyat. Anggota Komisi Dalam Negeri (II) DPR, Indrajaya menyebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) harus mengetahui penyebab mundurnya CASN.

Ini disampaikan Indrajaya menanggapi mundurnya ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kemendikti-Saintek.

"Mundurnya 700 CPNS ini dapat menjadi evaluasi dan refleksi menteri PAN-RB, agar dalam perekrutan ASN perlu dilaksanakan dengan lebih adaptif dan transparan," katanya, Kamis, 17 April 2025, seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Kamis, (24/4/2025).

Menurutnya, penyebab mundurnya 700 CPNS dosen itu bisa dikarenaka formasi yang ada tidak sesuai penempatan yang diinginkan mereka.

"Saya menerima keluhan, banyak yang merasa kaget, ketika mengetahui penempatan kerja mereka tidak sesuai dengan harapan," imbuhnya.

Ribuan CASN Mundur

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan total ada 16.167 CASN hasil optimalisasi. Dari jumlah itu, 1.967 menolak dioptimalisasi dan mengundurkan diri dari CASN atau setara 12 persen. Selebihnya tetap melanjutkan pengangkatan ASN sesuai mekanisme optimalisasi.

Lima alasan terbanyak CASN mundur adalah, domisili jauh, kondisi kesehatan orang tua, tidak ada izin keluarga, studi S2 dan S3, dan tidak mengisi DRH atau pemberkasan sehingga dianggap mundur.

Optimalisasi adalah kebijakan pemerintah untuk menghindari formasi kosong. CASN ditawarkan mengisi formasi di tempat lain karena tidak lolos di formasi yang dilamar.

Misalnya, CASN yang tidak lulus pada formasi dosen Psikologi di Universitas Negeri Malang. Sementara, Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen Psikologi tetapi tidak ada yang melamar. Maka peserta dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut.

Optimalisasi

Kepala BKN Zudan Arif menjelaskan, optimalisasi dilakukan untuk meminimalkan kekosongan formasi ASN, terutama yang mendesak untuk kebutuhan publik.

Optimalisasi diberlakukan pada 2024, dan sudah dilaksanakan sejak seleksi CASN 2018. Regulasi yang mendasarinya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

"Terutama mengingat alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan rekrutmen CASN bukanlah sedikit, kerena itu pemerintah berupaya keras agar semua formasi bisa terisi melalui mekanisme optimalisasi," ujar Zudan, Rabu, (23/4/2025), seperti dikutip KBR dari Kantor Berita ANTARA, Kamis, 24 April 2025.

Baca juga:

• Pekan Depan, Pemerintah Umumkan Jadwal Percepatan Pengangkatan CASN