Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR Desak Pemerintah Atasi Kepailitan PT Sritex

"kalau kemudian ada regulasi yang membuat kapasitas ekspor ini berkurang, menurun atau bahkan tidak lagi bisa dilakukan tentu ini harus diperiksa"

KBR, Jakarta - Sebagian kalangan parlemen mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan pailitnya PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan DPR RI, Netty Prasetiyani khawatir, jika dibiarkan, kasus ini berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal terhadap sekitar 50.000 karyawan perusahaan tekstil tersebut.

"Saja kita berharap sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan republik Indonesia ke depan bisa melihat regulasi apa yang perlu diperbaiki karena selama ini sebetulnya Sritex adalah salah satu industri yang 60% nya ekspor, sehingga kalau kemudian ada regulasi yang membuat kapasitas ekspor ini berkurang, menurun atau bahkan tidak lagi bisa dilakukan tentu ini harus diperiksa. Apakah kemudian ini ada dari Kementerian lain sehingga berdampak kepada industri-industri kita, salah satunya Sritex," kata Netty dikutip dari pernyataannya Youtube DPR RI (31/10/24).

Baca juga:

• Apindo: Ekonomi Daerah Terancam Lumpuh Akibat Sritex Pailit
• Sritex Pailit, Badai PHK Pekerja di Industri Tekstil Diperkirakan Tak Terbendung

Netty juga menyoroti kepailitan Sritex juga akan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan jaminan bahwa pemerintah akan berupaya mencegah terjadinya PHK massal. Yassierli menginstruksikan agar industri tekstil tetap beroperasi dan memastikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak seluruh pekerja Sritex.

“Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan InsyaAllah menggembirakan dan hasilnya baik,” ucap Yassierli.