Prabowo Akui Ada Pihak yang Meragukan Danantara

"Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak, hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya."

AUTHOR / Astri Septiani

-

EDITOR / Wahyu Setiawan

Senin 24 Februari 2025 pukul 16.43 WIB

BacakanBagikan

KBR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut ada sejumlah pihak yang meragukan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).

"Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak, hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya, namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari USD900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi dana, kekayaan, atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia," klaim Prabowo.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta memanfaatkan sumber daya nasional secara bijaksana.

"Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan visi pengelolaan sumber daya nasional secara bijak tersebut bukan hal baru, melainkan telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia.

Kepala negara menekankan pentingnya sektor strategis seperti pertanian dan teknologi dalam memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan diluncurkannya Danantara Indonesia, ia memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Dia menyebut Danantara akan menjadi dana kekayaan negara terbesar di dunia.

Prabowo menjelaskan Danantara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dana investasi, tetapi juga dapat mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden menekankan pentingnya peran BUMN yang harus dikelola dengan standar tinggi dan tata kelola yang baik. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan Danantara Indonesia tidak hanya akan berfokus pada pembangunan dalam negeri, tetapi juga akan memperkuat peran Indonesia di kancah global.

"Melalui inisiatif ini kami akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global serta berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional dan dunia," ujar Presiden.

Ketidakpercayaan terhadap Danantara?

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan seruan untuk menarik uang dari bank BUMN merupakan bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap Danantara.

Esther mengingatkan bahwa lembaga yang menerima kucuran dana dari negara dan menerima aliran dividen dari BUMN, Danantara harus bisa memberikan pertanggungjawaban ke publik secara transparan.

"Seruan untuk menarik uang dari bank BUMN ini adalah representasi distrust ketidakpercayaan masyarakat terhadap Danantara. Sebaiknya ini tidak dilakukan karena apabila ini terjadi saya khawatir akan terjadi stabilitas keuangan terganggu karena perbankan akan kurang likuiditas. Sebaiknya pengawasan Danantara dilakukan oleh publik, laporan keuangan Danantara harus diaudit," kata Esther kepada KBR, Minggu (23/2/2025).

"Sehingga transparansi publik akan terlaksana melalui audit tersebut. Kemudian Danantara juga harus punya target yang jelas. Rule of the game-nya harus diatur dengan jelas dengan key performance indicator yang terukur," tambahnya.

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan munculnya seruan penarikan uang dari bank BUMN tidak boleh diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Kata dia isu seruan penarikan uang ini muncul karena masyarakat belum terinformasikan secara utuh terkait danantara.

Yusuf juga menilai ketidakpastian ini mencerminkan kurangnya transparansi operasional dan mekanisme pengawasan di lembaga danantara saat ini.

"Pemerintah harus bisa memastikan tata kelola yang transparan serta pengawasan ketat sehingga tidak menimbulkan celah kecurangan," tuturnya.

Baca juga:

• Danantara Diluncurkan di Tengah Ketidakpercayaan Publik?
• Istana Ungkap Posisi Mantan Presiden di Danantara