RAGAM

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh 5,13% di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

Kinerja APBN regional DKI Jakarta hingga 31 Juli 2023 tetap kuat seiring kinerja pendapatan dan akselerasi belanja negara.

AUTHOR / Daryl Arshaq Isbani

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tumbuh 5,13% di Tengah Perlambatan Ekonomi Global
Konferensi Pers APBN Kita Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan secara daring, Selasa (29/8/23).

KBR, Jakarta – Perekonomian Indonesia Triwulan II 2023 tumbuh solid sebesar 5,17% (yoy) di tengah perlambatan ekonomi global yang masih berlanjut, yang ditandai oleh menguatnya indikator dini aktivitas ekonomi domestik, antara lain PMI Manufaktur Indonesia yang terus ekspansif dan optimisme masyakarat yang terus terjaga di zona optimis.

Sejalan dengan kinerja ekonomi nasional, perekonomian DKI Jakarta sebagai kontributor terbesar perekonomian nasional (16,83%), pada Triwulan II 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,13% (yoy), didukung oleh aktivitas konsumsi yang bertumbuh, tren penurunan inflasi yang terus berlanjut menuju kisaran target inflasi dan optimisme masyarakat yang tetap terjaga.

Dalam konferensi pers mengenai Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta sampai dengan periode bulan Juli 2023, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Utara Dodik Samsu Hidayat, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Muhammad Hilal Nur Sholihin, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto memberikan penjelasan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

“Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tumbuh 5,13% (yoy) di tengah perlambatan ekonomi global, terutama didukung oleh sumber pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Hal ini tak lepas dari kerja keras APBN dan APBD regional DKI Jakarta dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” jelas Mei Ling.

Kinerja APBN regional DKI Jakarta hingga 31 Juli 2023 tetap kuat seiring kinerja pendapatan dan akselerasi belanja negara. Realisasi pendapatan mencapai Rp1.042,02 triliun atau setara dengan 76,27% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp282,99 triliun atau 45,00% dari pagu, sehingga terdapat surplus APBN regional sebesar Rp759,03 triliun.


Ekonomi Regional DKI Jakarta Tetap Terjaga Solid

Perekonomian DKI Jakarta melanjutkan kinerja yang baik, dengan pertumbuhan pada triwulan II mencapai 5,13% (yoy), didorong oleh tumbuhnya aktivitas pengeluaran masyarakat, PMTB dan pemerintah. Tingkat inflasi pada bulan Juli sebesar 2,81% (yoy), terus melanjutkan tren penurunan dan telah berada di kisaran target inflasi, turut mendukung konsumsi masyarakat.

Inflasi DKI Jakarta pada Juli 2023 berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,08% (yoy), dan menempati urutan nomor tiga terendah setelah Madiun dan Semarang dari 26 kota yang disurvei.

Optimisme masyarakat DKI Jakarta terhadap kondisi ekonomi saat ini dan harapan terhadap kondisi ekonomi yang akan datang pada periode bulan Juli 2023 tetap terjaga dalam zona optimis (>100).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat pada level 146,95, lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat sebesar 123,50. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga dengan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini yang berada pada level 133,52, serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berada pada level 160,38.

Kinerja ekspor menguat dipengaruhi oleh harga beberapa komoditas ekspor yang mengalami peningkatan. Sementara itu, kinerja impor turut menguat dipengaruhi oleh naiknya volume importasi, utamanya disebabkan peningkatan permintaan komoditas nonmigas.

Pada Juli 2023, realisasi ekspor mencapai US$5,04 miliar atau meningkat 11,50% dibandingkan Juni 2023, sedangkan realisasi impor mencapai US$6,83 miliar atau meningkat sebesar 9,63% dibandingkan Juni 2023.


Kinerja Belanja Negara Mengalami Akselerasi

Sampai dengan 31 Juli 2023, Belanja APBN DKI Jakarta tercapai sebesar Rp282,99 triliun atau 45,00% dari pagu, mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi s.d. 31 Juli 2022 yang tercatat 42,10% dari pagu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp274,63 triliun atau 44,99% dari pagu, mengalami akselerasi dibandingkan persentase realisasi s.d 31 Juli 2022 yang tercatat 42,21%. Sebanyak 28,24% dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat atau sebesar Rp77,55 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui Program Perlindungan Sosial yang disalurkan oleh Kemensos sebesar Rp37,25 triliun dalam bentuk tunai/nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar, dan Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disalurkan melalui Kemenkes sebesar Rp27,03 triliun untuk reimburse pembayaran subsidi iuran jaminan kesehatan.

Di sektor Pendidikan, pemerintah melalui Kemendikbudristek dan Kemenag menyalurkan Rp11,76 triliun dalam Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun dan Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara itu, untuk stimulant pembangunan rumah terdampak bencana dan penanggulangan kebakaran hutan dan kekeringan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan sebesar Rp1,51 triliun pada Program Ketahanan Bencana.

Dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli 2023 telah tersalur sebesar Rp8,36 triliun atau sebesar 45,32% dari pagu, tumbuh 14,78% (yoy). Realisasi TKD tersebut terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp6,12 triliun yang dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp0,01 triliun untuk mendukung pemberian pelayanan publik di tingkat kelurahan, serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,23 triliun untuk mendukung peningkatan operasional satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA melalui Penyaluran Dana BOS sebesar Rp1,45 triliun ke 6.837 sekolah atau 2,45 juta siswa, Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sebesar Rp69,96 miliar ke 5.778 sekolah atau 204,78 ribu siswa, dan Penyaluran Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp32,96 miliar ke 412 sekolah atau 36,98 ribu siswa. Selain itu, terdapat penyaluran hibah proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp680,68 miliar dalam rangka pemenuhan infrastruktur di bidang moda transportasi.


Kinerja Pendapatan Negara Tumbuh Positif

Pendapatan Negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir Juli 2023, tumbuh positif 11,72% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh terakselerasinya hampir seluruh komponen penerimaan baik Pajak maupun Kepabeanan dan Cukai. Penerimaan APBN DKI Jakarta s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp1.042,02 triliun, setara dengan 76,27% dari target yang ditetapkan.

Hingga akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Dalam Negeri tetap tumbuh positif didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik, dengan capaian per jenis pajak secara umum berada di atas 50%. Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp816,34 triliun atau 71,47% dari target, tumbuh positif 15,70% (yoy).

Adapun strategi pengamanan penerimaan pajak nasional yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi pengamanan penerimaan pajak sektoral tahun berjalan dan tahun sebelumnya melalui kegiatan edukasi, pelayanan, pengawasan, maupun penegakan hukum, sesuai dengan risiko kepatuhan Wajib Pajak dengan pemanfaatan data internal dan eksternal secara optimal, serta optimalisasi penerimaan pajak dari penerimaan sumber baru melalui kegiatan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan.

Per 31 Juli 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai meningkat utamanya didukung oleh pertumbuhan Penerimaan Bea Masuk 5,46% (yoy) dan Penerimaan Cukai 32,63% (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp13,51 triliun (59,12% dari target, naik 4,12% yoy). Sementara itu, Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan sebesar 84,9% (yoy) akibat penurunan harga komoditas terutama harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp211,85 triliun atau 105,47% dari target. Capaian ini utamanya ditopang oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp72,98 triliun yang meningkat 53,88% (yoy), disebabkan oleh penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022, dan Bagian Laba BUMN sebesar Rp60,23 triliun yang meningkat 58,87% (yoy), disumbang oleh setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.


Kinerja APBD Tercatat Surplus

Realisasi Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp34,57 triliun (46,47% dari target) atau tumbuh 45,23% (yoy), yang didorong oleh pertumbuhan Pajak Daerah 60,40% (yoy) mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Belanja Daerah mencapai Rp23,67 triliun (31,73% dari pagu) atau tumbuh 2,40% (yoy). Dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBD DKI Jakarta s.d. 31 Juli 2023 kembali mencatat surplus sebesar Rp10,90 triliun.

Baca juga: BI: Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat - kbr.id

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!