Penutupan Pulau Komodo, Ini Alasan Pemprov

"Konservasi itu urusan pemerintah pusat."

KBR, Jakarta- Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia  ( Asita) di Nusa Tenggara Timur (NTT)  menolak keras rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menutup Taman Nasional Komodo selama setahun. Mereka menilai pernyataan Gubernur merugikan pelaku usaha wisata.

Juru Bicara Pemprov NTT, Samuel mengklaim, penutupan ini takkan terlalu berdampak pada pariwisata di NTT. Dia beralasan,  wisatawan  bisa tetap mendatangi ke pulau-pulau lain yang berada di sekitar Taman Nasional Pulau Komodo.

Menurut Samuel, penutupan ini penting dilakukan saat ini untuk menyelamatkan ekosistem di TN Komodo untuk kepentingan yang lebih besar di masa mendatang.

"Jadi ditutup satu tahun untuk keberlangsungan Taman Nasional Komodo, tentu tidak masalah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana ekosistem ini 10 sampai 20 tahun mendatang," ujarnya. 

Samuel  mengatakan, keputusan menutup Taman Nasional Komodo diambil untuk menyelamatkan ekosistem di Pulau tersebut. Meski pengelolaannya merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemprov mengaku konservasi kawasan Taman Nasional tersebut mendesak untuk dilakukan

"Kita sedang komunikasi dengan KLHK, jika disetujui untuk sementara waktu akan ditutup dengan latar belakang konservasi. Apalagi sekarang komodo itu populasinya semakin kecil, jadi akan kami perbaiki supaya komodo bisa berkembang biak dengan baik," kata Samuel Pakereng kepada KBR, Jumat (25/1/2019).

Menanggapi rencana itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat tak bisa sembarangan menutup Taman Nasional Komodo untuk kepentingan revilitasisasi. Siti mengatakan, pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan KLHK untuk urusan konservasi taman nasional.

Meski begitu, Siti mengaku mendukung ide revitalisasi TM Komodo, dan bakal mengkaji rencana tersebut.

"Konservasi itu urusan pemerintah pusat. Gubernur itu punya ide dan gagasan untuk memperbaiki taman nasional. Kita kementerian memang memberikan ruang bahwa taman nasional di Indonesia boleh menjadi sumber pusat pertumbuhan wilayah. Jadi saya kira ide Pak Gubernur kita harus dengar tapi pemerintah daerah harus konsultasi dan harus di dalam koridor urusan yang ditangani oleh Dirjen Konservasi," kata Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/01/2019).

Siti mengatakan, ketentuan merevitalisasi taman nasional telah diatur dalam Undang-undang Kehutanan, UU Konservasi, serta UU Pemerintah Daerah dan Peraturan pemerintah. Dalam semua beleid tersebut, diatur pembagian tugas dalam revitalisasi, yakni konservasi menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah sebatas memberikan ide dan gagasan. Meski begitu, Siti mengklaim aturan itu juga cukup memberi keleluasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan taman nasional di wilayahnya.

Siti berujar, saat ini ia telah memerintahkan Direktur Jenderal Konservasi mengumpulkan semua informasi tentang TN Komodo, termasuk zona-zona di dalamnya. Setelah itu, kata Siti, KLHK juga perlu mengkaji rencana induk revitalisasi tersebut. Siti berujar, mengkaji rencana revitalisasi juga memerlukan waktu, karena menyangkut beberapa beberapa kepentingan, seperti pariwisata yang di dalamnya ada banyak pelaku usaha. 

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT  keputusan Pemprov untuk menutup sementara Taman Nasional Komodo diambil karena ada yang keliru dalam pengelolaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup selama ini. Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan, pengelolaan Taman Nasional harusnya dikerjakan secara kolaboratif oleh Pemprov dan KLHK.

"Tentu saja ini menunjukkan ada yang keliru dari pengelolaan KLHK selama ini, mungkin Pemprov berinisiatif untuk mengambil posisi itu. Menurut kami itu evaluasi untuk KLHK itu. Tapi Pemprov juga harus punya data soal bagaimana ekosistem dan kondisi di Taman Nasional itu, sampai saat ini masyarakat kan tidak banyak tahu seperti apa kondisi sebenarnya," kata Umbu kepada KBR, Jumat (25/1/2019).

Dikatakan Umbu, ada banyak persoalan di Taman Nasional Komodo yang harus dibenahi baik oleh KLHK maupun oleh Pemprov NTT. Selain persoalan populasi Komodo, ekosistem, ada pula persoalan perburuan liar dan problem sampah yang menggenangi laut di pulau dan sekitarnya.

Menurut Walhi perlu ada penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku perburuan liar rusa di wilayah Taman Nasional Komodo. Selain itu, Walhi juga melihat belum terjalin kerjasama antar lembaga di Pemprov dalam hal pengelolaan taman nasional.

"Soal taman nasional butuh kerja dari semua pihak, mulai dari sektor lingkungan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya," katanya.

Dari hasil monitoring Balai TN Komodo dan Komodo Survival Program pada tahun 2017 diketahui  jumlah populasi   tercatat lebih dari 2.700 ekor yang tersebar di Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Gili Motang dan Pulau Nusa Kode. Sedangkan populasi rusa adalah sebanyak 3.900 ekor, dan kerbau sebanyak 200 ekor.

Editor: Rony Sitanggang