NASIONAL

Pengamat : Publik Hukum Partai Demokrat

KBR68H, Jakarta - Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, tidak terpilihnya sejumlah politisi Partai Demokrat sebagai anggota dewan dalam pemilu legislatif April lalu, sebagai bentuk hukuman dari masyarakat.

AUTHOR / Ninik Yuniati

Pengamat : Publik Hukum Partai Demokrat
Demokrat, Publik, Korupsi

KBR68H, Jakarta - Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, tidak terpilihnya sejumlah politisi Partai Demokrat sebagai anggota dewan dalam pemilu legislatif April lalu, sebagai bentuk hukuman dari masyarakat. Kata dia, hukuman masyarakat itu diberikan menyusul banyaknya kader partai penguasa tersebut yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, masyarakat juga kecewa dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Partai berkuasa itu dihukum oleh publik, karena satu kasus korupsi, yang kedua sebagian masyarakat tidak puas dengan kinerja SBY di akhir pemerintahannya. Jadi ada yang lari dari Demokrat karena kasus korupsi, ada juga yang memang tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY," kata Muhammad Qodari, (27/4)

Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari. Sebelumnya, pada Pemilu legislatif kemarin, suara Partai Demokrat terjun bebas, dari sekitar 20 persen menjadi 9 persen. Selain itu, sejumlah petinggi partai tersebut juga gagal terpilih kembali sebagai anggota legislatif di DPR. Di antaranya, Marzuki Ali, Sutan Bhatoegana dan Max Sopachua. (Baca: Pukat UGM: Dua Politisi Demokrat Bakal Jadi Tersangka).


Editor: Rumondang Nainggolan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!