Pemprov Jakarta Harus Umumkan Penunggak Fasum dan Fasos

Pemerintah Provinsi DKI disarankan mengumumkan para pengembang yang masih menunggak pembayaran pembagnunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

KBR, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI disarankan mengumumkan para pengembang yang masih menunggak pembayaran pembagnunan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, banyak pengembang yang mengklaim telah membayar kewajiban tersebut dalam bentuk uang, terutama di era tahun 1990an. Namun, pengawasan yang buruk, mengakibatkan dana tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum pemerintah. Karenanya, Nirwono Yoga mengusulkan pemda DKI mengumumkan secara terbuka, daftar pengembang yang masih menunggak. (Baca: Pemprov Jakarta Diminta Buat Aturan Rinci Penagihan Fasos dan Fasum)

"Kan pemerintah bisa segera mengumumkan PT atau pengembang mana yang belum memberikan atau melengkapi fasos fasum tadi kan. Supaya media tahu, publik juga tahu, terus kemudian dikasih batas waktu kapan mereka akan melengkapi. Kalau merasa sudah membayar tapi dianggap belum, kan mereka bisa mengajukan keberatan," kata Nirwono Yoga, (11/5).

Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan akan menahan izin pengembang yang masuk menunggak kewajiban fasos dan fasum. Hal ini dilakukan karena pemda kesulitan menagih kewajiban tersebut akibat ketiadaan sanksi dalam aturan.

Berdasarkan data Dinas Tata Ruang, terdapat dua ribu pengajuan izin penggunaan tanah. Di antara ribuan izin tersebut, baru 14 persen yang telah memenuhi kewajiban membangun fasum dan fasos.

Editor: Sutami