NASIONAL

Otonomi Daerah Amburadul karena Kepala Daerahnya Tak Akur

"Kementerian Dalam Negeri menyebut jalannya pemintahan di daerah tak efektif karena sekitar 95 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi. Perpecahan antara kepala daerah dan wakilnya ini bahkan dimulai sejak tahun pertama pemerintahan."

Antonius Eko

Otonomi Daerah Amburadul karena Kepala Daerahnya Tak Akur
gamawan fauzi, otonomi daerah

KBR68H, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebut jalannya pemerintahan di daerah tak efektif karena sekitar  95 persen pasangan kepala daerah pecah kongsi. Perpecahan antara kepala daerah dan wakilnya ini bahkan dimulai sejak tahun pertama pemerintahan. 


Dirjen Otonomi Daerah (otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan mengatakan, birokrasi menjadi terbelah, masyarakat juga terbelah. Untuk itu perlu dicari cara untuk bisa mengefektifkan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk melalui penyempurnaan regulasi. Pemerintah dan DPR menurut Djohermansyah, sedang membahas revisi Undang-undang  No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


“Kita ingin mendorong supaya sistem pemilihan untuk eksekutif tunggal saja, jadi cukup gubernur, bupati dan wali kota. Untuk wakil cukup untuk  pemilu presiden sajalah,” jelasnya. 


Menurut Djohermansyah, tidak semua daerah harus memiliki wakil, sebaiknya daerah dengan penduduk padat dan wilayah yang luas bisa memiliki lebih dari satu wakil. 


Hal lain yang akan diperbaiki dalam UU itu menurut Djohan adalah penarikan sejumlah kewenangan dari tingkat kabupaten kota menuju provinsi. 


“Kewenangan yang bersifat ekologis akan ditarik ke provinsi. Contohnya kewenangan pertambangan, itu kan bermasalah ketika diurus kabupaten kota, diterbitkan izin sesuka hatinya, apalagi mau pilkada bertaburan izin untuk modal.”  


Dengan mengembalikan ke provinsi diharapkan pengawasan dari pusat lebih mudah sehingga obral izin bisa ditekan. Gubernur nanti juga bisa diberi peran lebih besar dengan bisa memberi sanksi kepada bupati wali kota, misalnya bila kerap meninggalkan wilayahnya  tanpa izin dan tidak ada koordinasi.   


Meski demikian, menurut Djohermansyah, melanjutkan kebijakan desentralisasi adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Keberhasilan-keberhasilan daerah melalui kebijakan otonomi daerah, bisa menjadi contoh dan menggambarkan otonomi daerah sudah tepat. 


Keberhasilan Kota Surabaya membangun kota berbasis lingkungan dan membenahi  tata kota, Bojonegoro Jawa Timur yang mampu mengelola manajemen bencana, maupun Bantaeng Sulawesi Selatan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi 8,9% pada tahun 2012, membuktikan, desentralisasi telah mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan. 



  • gamawan fauzi
  • otonomi daerah

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!