Mengantuk Saat Rapat, Kim Jong-un Eksekusi Menteri dengan Senjata Anti Pesawat

Eksekusi itu memunculkan teror terhadap para petinggi senior di Korea Utara. Terutama setelah sejumlah pejabat membelot.

KBR - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali mengeksekusi dua anak buahnya menggunakan senjata khusus antipesawat tempur.

Kabar itu dilansir JoongAng Ilbo, salah satu koran terbesar di Seoul, Korea Selatan yang mendapatkan informasi dari sumber anonim.

Dua orang yang dieksekusi Komg Jong-un adalah Hwang Min, menteri pertanian dan Ri Yong-jin, pejabat setingkat menteri di kementerian pendidikan.

Sumber JoongAng Ilbo menyebutkan hukuman eksekusi itu disebabkan karena salah satu dari mereka mengantuk saat pertemuan rapat dengan Kim Jong-un.

"Saya dapat informasi bahwa menteri pertanian dan pendidikan dieksekusi di depan publik atas perintah khusus dari Kim Jong-un," kata sumber itu.

Eksekusi dilakukan di akademi militer di Pyongyang menggunakan senjata tempur anti pesawat udara.

Jika laporan itu benar, maka itu menjadi eksekusi pertama yang dilakukan atas perintah Kim Jong-un terhadap orang-orang di luar partai (Partai Pekerja) serta anggota militer.

"Salah satu yang dieksekusi adalah Hwang Min, bekas menteri pertanian," kata sumber itu. "Saya paham dia dieksekusi karena mengajukan proposal kebijakan, yang kelihatannya menentang langsung kepemimpinan Kim Jong-un."

Media JoongAng Daily menulis eksekusi itu memunculkan teror terhadap para petinggi senior di Korea Utara. Terutama setelah sejumlah pejabat membelot. Kondisi ini menimbulkan perdebatan soal instabilitas dan perpecahan di kalangan elit Korea Utara.

Sebelum Hwang Min dieksekusi, jabatan menteri pertanian digantikan oleh Ko In-ho lewat pertemuan seremoni dan persetujuan parlemen pada akhir Juni lalu.

Sementara itu, Ri Yong-jin, pejabat setingkat menteri di Kementerian Pendidikan dieksekusi karena mengantuk saat rapat.

"Dia menyebabkan Kim Jong-un murka berat karena tertidur dalam rapat yang dipimpin Kim. Dia ditangkap di tempat itu juga, dan diinterogasi secara ketat oleh Kementerian Keamanan Negara. Dia dieksekusi setelah ditemukan adanya tuduhan lain seperti korupsi selama penyelidikan," kata sumber itu.

Namun laporan itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang menangani urusan hubungan dua negara juga tidak memberikan tanggapan.

Sementara sejumlah pemberitaan media tentang eksekusi sebelumnya juga belakangan tidak akurat.

Pemberitaan eksekusi itu muncul setelah Thae Yong-ho, Wakil Duta Besar Korea Utara untuk London Inggris membelot dan menyeberang ke Korea Selatan bersama keluarganya, pada Agustus 2016 ini. Pembelotan Thae ini menjadi pukulan telak bagi rezim Kim Jong-un.

Sejak mengambil alih kendali negara Korea Utara dari ayahnya yang meninggal pada 2011, Kim Jong-un melakukan serangkaian eksekusi terhadap anggota partai dan petinggi militer. Meskipun, pemerintah Korea Utara jarang mengumumkan adanya aksi pembersihan atau eksekusi.

Namun media pemerintah di Korea Utara sudah mengkonfirmasi adanya eksekusi terhadap Jang Song-thaek, paman Kim dan orang terkuat kedua di Korea Utara pada 2012. Ini merupakan eksekusi dengan sasaran tokoh paling tinggi sejauh ini.

Tokoh lain adalah bekas Menteri Pertahanan Korea Utara Hyun Yong-chol, yang diyakini menjadi sasaran eksekusi pada akhir tahun lalu, atas tuduhan tertidur di rapat yang dihadiri Kim Jong-un. Namun Reuters mengutip ada informasi lain yang menyebut Hyun Yong-chol dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan.

Para pejabat Korea Utara yang berada di luar negeri juga dikabarkan mengalami keresahan setelah negara itu mendapat sanksi dari komunitas internasional. Di sisi lain, negara tetangga Korea Selatan menawarkan diri kepada masyarakat Korea Utara yang ingin mendapatkan kembali kehidupan yang merdeka dan bermartabat.

Media resmi Korea Utara bulan ini juga memutar film dokumenter tentang sejarah tokoh Korea Utara. Salah satunya Jang Song-thaek yang diberi label sebagai pengkhianat. Para ahli sejarah Korea Utara di Seoul menyebut film dokumenter itu sebagai alat propaganda untuk meneror loyalitas para pejabat anak buah Kim Joung-un. (Korea JoongAng Daily/Reuters/NK News)