Masalah di Sektor Pertanian dan Dampaknya Versi Menteri Amran

Menurut Amran, skema penghitungan di pertanian seharusnya menggunakan quantum.

KBR, Jakarta- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap adanya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan berbagai permasalahan di sektor pertanian.

Menurut Amran, persoalan ini yang juga berdampak pada rendahnya distribusi pupuk bersubsidi. Padahal, ia mengeklaim pasokan pupuk berlebih.

"Pertanian kita keliru, tidak satu komando. Jadi, seluruh penentu produksi itu bukan di pertanian. Ini salah, tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50 persen. Pupuk untung Rp6 triliun. Pegawainya untung, enggak masalah. Tetapi, petaninya berteriak seluruh Indonesia," ujar Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa, (5/11/2024).

Amran mengeklaim, sudah melaporkan persoalan ini beberapa kali pada agenda rapat pemerintahan Joko Widodo. Saat itu akhirnya disetujui tata kelola pupuk diperbaiki dengan menambah kuota.

Dia mengeklaim, ini atas usulan Presiden Prabowo Subianto yang kala itu menjabat menteri pertahanan.

"Sudah ditambah 100 persen. Pupuk sekarang baru 60 persen terserah. Pupuk enggak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Bapak Menhan, juga usulan ke Bapak Pak Jokowi waktu itu, dan presiden tegaskan lanjutkan." katanya.

Baca juga:

• Janji Pemerintah Selesaikan Permasalahan Pupuk Subsidi

Amran mengungkap, persoalan pengadaan pupuk subsidi juga ada pada pola penganggaran.

"Kami bedah satu, bahwa ada kekeliruan kita di situ juga. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah, dolar. Bukan quantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan sepele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian." katanya.

"Nah, maafkan izinkan saya menyampaikan apa adanya. Di sinilah kalau terkadang orang pura-pura tahu ini paling berbahaya. Hanya satu kata, tapi menghancurkan petani Indonesia." ucapnya.

Menurut Amran, skema penghitungan di pertanian seharusnya menggunakan quantum.

"Karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 230 persen. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu lima kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan."

Amran menyebut, tumpang tindih kewenangan berdampak besar, tak hanya terhadap distribusi pupuk juga produksi pertanian.

"Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai akhir tahun, karena di Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ada di BUMN. Kami tidak bisa mengintervensi. Tapi, kerjanya di pertanian. Kemudian meningkatkan produksi," Imbuh Amran.

"Petani sederhana, beri ruang untung, pasti dia berproduksi. Tetapi offtaker siapa? Bulog. Bulog BUMN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando. Jadi, menteri pertanian bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, menterinya diganti," pungkasnya.