BERITA

Mahfud: Tidak Benar Negara Hanya Ambil Kekayaan Papua

"Sedangkan untuk belanja negara yang dikeluarkan pemerintah pusat sekitar Rp46 triliun."

AUTHOR / Wahyu Setiawan

Mahfud: Tidak Benar Negara Hanya Ambil Kekayaan Papua
Kawasan wisata perairan Raja Ampat, Papua Barat. Foto: papuabarat.prov.go.id

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah jika negara hanya mengambil kekayaan Papua hingga membuat daerah itu miskin.

Menurut Mahfud, dari data Kementerian Ekonomi, pendapatan asli Papua dan Papua Barat tak lebih banyak daripada belanja yang dikeluarkan negara.

"Nah, kemudian sering orang menggunjingkan pajak Papua itu kaya, direkrut atau diambil hartanya oleh negara untuk keperluan negara. Papua miskin enggak kebagian. Itu tidak benar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (19/5/2021).

Menko Polhukam Mahfud MD merinci, pendapatan asli Papua dari pajak, bea cukai, dan lain sebagainya sekitar Rp12 triliun. Kata Mahfud, pendapatan itu sudah dihitung baik dari perusahaan Papua di Jakarta maupun yang beroperasi di Bumi Cendrawasih. Sedangkan untuk belanja negara yang dikeluarkan pemerintah pusat sekitar Rp46 triliun.

"Itu Papua, jadi 12 banding 46," kata Mahfud.

Sementara itu untuk Papua Barat, pendapatan daerah dari pajak dan bea cukai sekitar Rp5 triliun. Sedangkan belanja negaranya mencapai Rp19 triliun.

Mahfud mengklaim pemerintah secara umum menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk daerah Papua, bukan militeristik.

Editor: Sindu Dharmawan

  • Papua
  • Papua Barat
  • Kemenkopolhukam
  • HAM
  • Pelanggaran HAM di Papua
  • Ekonomi Papua
  • PAD Papua

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!