NASIONAL

Kepentingan Politik Rusak Pelaksanaan Otonomi Daerah

"Setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan Rp 600 triliun ke tiap daerah. Namun dana sebesar itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan di daerah."

AUTHOR / Antonius Eko

Kepentingan Politik Rusak Pelaksanaan Otonomi Daerah
gamawan fauzi, otonomi daerah

KBR68H, Jakarta - Setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan Rp 600 triliun ke tiap daerah. Namun dana sebesar itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan di daerah.  


Padahal dana itu sudah dilengkapi dengan 34 penyerahan kewenangan berbagai bidang,  seperti pendidikan, kesehatan, tambang, sejumlah jenis pungutan pajak dan lain-lain.


Kementerian Dalam Negeri mengakui ada kemunduran dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari indeks pembangunan manusia yang tidak meningkat secara signifikan, malah ada kecenderungan turun. Lalu tingkat kematian bayi di banyak tempat naik. Masalah air minum juga belum teratasi


Kementerian Dalam Negeri kini berusaha menata kembali mekanisme pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk saat memilih kepala daerah, agar efisien tapi tak menghilangkan unsur demokrasi. 


Sejalan dengan peringatan HUT Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan daerah agar pemilu parlemen dan pemilu kepala daerah dilakukan serius untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang baik agar bisa menghasilkan tata kelola yang baik.


Selama ini, menurut Gamawan, tata kelola daerah masih buruk karena  besarnya kepentingan politik. Mendagri mencontohkan sering terjadinya bongkar pasang pejabat-pejabat teknis di daerah  oleh kepala daerah sebagai salah satu bentuk dampak pilkada yang penuh kepentingan politik. Akibatnya pejabat teknis tidak profesional. 


“Aparat daerah kan tidak boleh terlibat politik praktis, tapi yang terjadi sebaliknya,” kata Gamawan


Kepentingan politik juga menyebabkan tersedotnya dana untuk daerah untuk kepentingan penguasa. 


Sementara, Direktur Jendral Otonomi Daerah  Djohermansyah Djohan menyebut Pembangunan  dan pelayanan publik di daerah semakin tidak kebagian jatah  dana, karena di banyak daerah alokasi APBD justru digunakan untuk membayar gaji pegawai. 


  • gamawan fauzi
  • otonomi daerah

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!